GERAKAN MENUTUP LUMPUR LAPINDO

“BUNUH SUMUR LAPINDO”

2008-08-07T07:59:00.000-07:00

Sumur Lapindo bisa dibunuh. Pertanyaannya adalah siapa yang harus membunuh? Ilmuwan yang mengerti medan masalah mengatakan bahwa lumpur itu bisa dihentikan dengan biaya tertentu. Tetapi ada pula wacana yang dikembangkan bahwa penghentian itu tidak mungkin, karena ini merupakan kehendak alam. Akibat silang pendapat ini, rakyat banyak menjadi bingung, sementara pengungsi di Pasar Baru Porong menjadi semakin tidak berdaya. Sudah berkali dikatakan bahwa sejak kita merdeka, hampir tidak pernah ada pemerintah kita yang benar-benar membuat kebijakan yang pro-rakyat miskin, rakyat terlantar. Padahal Bung Karno dalam pidato yang kemudian dikenal dengan Lahirnya Pancasila pada 1 Juni 1945 menegaskan potongan kalimat ini: “… tidak akan ada kemiskinan di dalam Indonesia merdeka.” Kemiskinan selalu membuahkan penderitaan. Tetapi penderitaan Porong adalah akibat langsung dari perencanaan pengeboran yang tidak cermat dari pihak Lapindo. Karena itu kita yakin bahwa di sini kemudian sudah bermain kalkulasi dagang dan politik tanpa hirau terhadap penderitaan rakyat.

Kita menilai pemerintah tidak serius dalam menangani bencana Lapindo ini. Artinya sebuah negara yang ditegakkan di atas nilai-nilai Pancasila yang luhur dan agung di tangan penguasa yang tidak peka dan tidak tanggap, akibatnya adalah serba ketidakpastian yang membawa penderitaan bagi rakyat yang dihimpit bencana. Jika memang lumpur Lapindo bisa disumbat berdasarkan perhitungan teknologi mutakhir, mengapa pemerintah tidak memaksa pihak perusahaan untuk melakukannya? Bukankah pemerintah adalah sebuah kekuatan pemaksa secara konstitusional terhadap mereka yang tidak patuh? Jika paksaan ini tidak dilaksanakan, padahal kekuasaan ada di tangan, maka tidak ada kesimpulan lain kecuali bahwa pada pemerintah memang tidak punya wibawa, apa pun pertimbangan yang melatarbelakanginya.

Buku yang ada di tangan Anda ini mencoba menjelaskan kepada publik bahwa bencana Lapindo bukan bencana alam, tetapi bencana akibat kecerobohan manusia.

Oleh sebab itu pihak penyebab bencana wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga penderitaan rakyat dapat segera diatasi. Syaratnya hanya satu: harus ada kemauan politik dan keberanian dari pihak pemerintah untuk menunjukkan giginya sebagai pemaksa terhadap mereka yang ingkar. Gunakanlah keberanian hati nurani dan akal sehat, demi menegakkan konstitusi. Penderitaan rakyat kecil harus menjadi bagian dari penderitaan kita semua. Tanpa perasaan yang semacam itu, negeri ini akan tetap saja terobang-ambing oleh berbagai tarikan kepentingan rendahan yang menjadikan negara tidak berkutik.

BERGELIMANG DALAM BUDAYA KUMUH

2008-08-07T07:58:00.000-07:00

Prof. Dr. H. Ahmad Syafii Maarif

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, susunan J.S. Badudu-Sutan Mohammad Zain (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), perkataan “kumuh” mengandung tiga makna: 1. kotor; 2. kotor dan tidak teratur, tampak mesum; 3. keji. Untuk makna pertama, contoh kalimat yang diberikan adalah: “mukanya kumuh benar, cucilah dulu”; kedua, “perkampungan yang kumuh”; ketiga, “kelakuan keji yang dipertunjukkannya sungguh memuakkan.” Rasanya ketiga makna yang mirip itu telah lama membebani kultur Indonesia modern, apakah itu dalam politik, ekonomi, sosial, dan moral.

Ke mana pun kita bergerak, budaya kumuh itu sangat dirasakan dan terus dipergunjingkan orang dari desa sampai ke kota. Di kedai-kedai kecil di perkampungan, di atas pesawat, di hotel-hotel mewah, dalam simposium dan seminar, bahkan di dangau-dangau sawah, kekumuhan itu tetap menjadi topik pembicaraan. Memang baru pada tingkat “pembicaraan,” perbaikannya pasti memerlukan waktu lama, sampai bangsa benar-benar menjadi bangsa siuman. Setidak-tidaknya, kita masih punya warga yang muak dengan segala bentuk kekumuhan ini, sekalipun tidak tahu cara bagaimana yang efektif untuk terlepas dari cengkeramannya. Sungguh sulit sekali. Diperlukan energi eksra dan stamina spiritual yang prima untuk melawannya.

Sekarang ini masih saja ramai dibicarakan tentang jaksa yang tertangkap tangan saat menerima sogok, anggota DPR yang idem dito, kapolsek yang “nyabu,” ujian yang bocor, si anu yang selingkuh dan tanpa rasa malu malah digelar dalam acara tv, dan 1001 contoh kumuh yang tidak pernah kering untuk diungkap. Kita sangat kaya dengan bermacam corak kekumuhan ini. Ketika KPK hendak menggeledah ruang kerja anggota DPR, Bung Agung Laksono, ketua dewan, tampil ke muka untuk melawannya. Bahkan ada anggota DPR yang mengusulkan agar KPK dibubarkan saja karena dinilai sudah overacting. Tetapi tampaknya KPK tetap saja bergerak tanpa menghiraukan perlawanan yang datang bertubi-tubi itu. Sebagai salah seorang yang turut membidani lahirnya pimpinan KPK yang sekarang ini, pesan penulis tunggal: terus saja bergerak, tetapi jangan sampai tebang pilih. Menegakkan hukum, risikonya memang besar: dicaci-maki, dimusuhi, bahkan tidak mustahil dibunuh.

Dalam lingkungan budaya kotor, mesum, dan keji, kejahatan merajalela, aparat penegak hukum seperti tidak berdaya, uang maha kuasa. Sudah menjadi rahasia umum bahwa sebagian aparat penegak hukum itu telah pula bergelimang dan larut dalam budaya kumuh itu dan bahkan bersahabat dengan penjahat, demi uang. Oleh sebab itu, Anda jangan terlalu berharap masalah BLBI atau kasus lumpur Lapindo akan tuntas dalam beberapa tahun ini, jika pimpinan negara tetap saja dalam keraguan untuk bertindak, sementara sebagian aparat penegak hukum tidak bisa membebaskan dirinya dari lingkungan yang keji dan kumuh itu.

Dari sekian budaya kumuh yang tampak telanjang di depan mata, kasus lumpur Lapindo penulis kira adalah puncak dari kekejian terhadap moral. Dua tahun sudah korban petaka ini disimpang siurkan oleh berbagai kebohongan. Dua tahun sudah warga Bumi Jenggala terluka akibat tidak diperhatikan dan dipelihara oleh negara. Apa kata dunia, teriak Nagabonar, melihat ketidakberdayaan negara di depan korporat, menyaksikan martabat bangsa merosot ke titik nadir. Sementara, di luar peta semburan, si empunya lumpur justru semakin sejahtera bahkan dinobatkan sebagai orang terkaya se-Indonesia. Padahal, seharusnya Lapindo dan pemiliknya bertanggung jawab atas semua kesalahan yang diperbuatnya.[1]

Lalu, kepada siapa bangsa ini harus mengadu? Tidak kepada siapa-siapa, kecuali kepada kekuatan moral yang masih tersisa dalam kultur kita. Kita jangan tenggelam dalam keputusasaan. Orang baik masih ada di mana-mana, sekalipun surga dan neraka juga bertetangga. Inilah dunia Bung. Kita tidak bisa lari dari lingkungan yang serba kusam itu. Usul fiqh mengajarkan tentang “akhaffu al-dhararain” (pilih yang paling ringan daya rusaknya), pada saat kita dihadapkan kepada lingkungan budaya yang busuk. Jelas tidak selalu mudah. Pada sebuah unit kerja misalnya, seseorang yang masih berupaya bertahan dalam idealisme, bisa saja tersingkir, disisihkan oleh penganut filosofi mumpungisme, jika tidak sekarang, kapan lagi. Tokh sebagian wakil rakyat, sebagian aparat penegak hukum, jangan ditanya lagi pengusaha hitam, telah lama bergelimang dalam kubangan yang keruh-pekat ini. Pamor sementara kyai pun sudah merosot drastis karena rebutan posisi kekuasaan. Sekali agama dijadikan alat pembenar kekuasaan, risikonya hanya satu: kerusakan. Al-Qur’an menggunakan istilah al-fasād fī al-ardh (kerusakan di muka bumi). Korupsi adalah salah satu bentuk kerusakan yang terparah di Indonesia. Yang rumit adalah bahwa para perusak itu merasa berbuat baik dan dipercaya pula oleh sebagian orang sebagai manusia baik. Mereka sepintas lalu seperti layaknya para dermawan, semata-mata untuk menyembunyikan prilaku jahatnya. “Lā tufsidū fī al-ardh, qālū innamā nahnu mushlihūn”/Janganlah kalian melakukan kerusakan di muka bumi, jawab mereka: “Kami justru adalah orang-orang yang membangun perbaikan.” (Al-Baqarah: 11).

Penulis yakin bahwa bangsa ini masih bisa dibenahi dengan syarat agar orang-orang baik dan berani harus ke luar kandang dan terus berteriak: hentikan kerusakan, hentikan kebinasaan. Jihad melawan kerusakan adalah jihad sejati. Jangan biarkan bangsa ini menjadi puing peradaban.(*)

[1] Headline Koran Jakarta, Kamis, 24 Juli 2008.

BANGSA BERMARTABAT

2008-08-07T07:57:00.000-07:00

Ir. H. Salahuddin Wahid

Bangsa Indonesia mengalami proses panjang dalam pembentukannya. Benih-benih yang menumbuhkan bangsa Indonesia mulai tumbuh sejak lama saat berbagai raja di sejumlah wilayah Nusantara berjuang melawan penjajah. Di beberapa tempat Belanda menggunakan politik adu domba yang ternyata amat efektif.

Kesadaran akan perlunya kerjasama dan persatuan antara warga di berbagai wilayah yang kini kita sebut Nusantara tumbuh di dalam diri banyak pemuda dari berbagai daerah yang menuntut ilmu di Jakarta, Belanda dan juga Mekkah. Sejumlah mahasiswa Indonesia di Belanda antara lain Bung Hatta, mendirikan perkumpulan yang sudah menggunakan nama Indonesia, yaitu Perhimpunan Indonesia. Mereka juga sudah menyampaikan gagasan tentang bangsa Indonesia yang ideal. Para pemuda Islam dari berbagai wilayah Nusantara yang belajar di Mekkah, berikrar di depan Ka’bah akan berjuang bersama untuk mencapai kemerdekaan.

Kongres Pemuda II 1928 mencetuskan Sumpah Pemuda yang naskahnya kita semua hafal: Satu Nusa, Satu Bangsa dan Satu Bahasa, Indonesia. Bangsa Indonesia dengan cepat tumbuh menjadi bangsa yang kuat sehingga mampu mendirikan negara dalam waktu 17 tahun. Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 adalah akte kelahiran bangsa Indonesia dan proklamasi 17 Agustus adalah akte kelahiran negara Republik Indonesia.

Negara RI dengan UUD 1945 berubah menjadi RIS dengan UUD RIS, lalu berubah lagi menjadi negara RI dengan UUDS 1950. Dengan Dekrit 5 Juli 1959, UUD 1945 diterapkan lagi. Dengan pergantian UUD itu sebetulnya dapat dikatakan bahwa telah terjadi perubahan negara. Tetapi bangsanya tetap satu dan sama, yaitu bangsa Indonesia yang dilahirkan pada 28 Oktober 1928. Bangsa Indonesia dihormati dan mengilhami banyak bangsa untuk bertekad memperjuangkan kemerdekaan mereka. Hal itu menunjukkan martabat Bangsa Indonesia di mata bangsa dan negara lain amat tinggi. Tentu juga di mata rakyatnya sendiri.

Rezim Orde Baru yang represif telah membuat negara Republik Indonesia terlalu kuat dan bangsa Indonesia menjadi melemah. Saat Rezim Orde Baru tumbang, negara menjadi lemah dan bangsanya juga telah lemah. Bangsa dan negara/pemerintah menjadi tidak punya martabat.

Apa ukuran yang bisa dipakai untuk menilai suatu bangsa punya martabat atau tidak? Menurut penulis, bangsa bermartabat adalah bangsa yang mampu memenuhi kebutuhan warganya melalui negara yang didirikannya. Jadi keberadaan bangsa bermartabat amat ditentukan oleh martabat negara yang menjadi wahana untuk memperjuangkan cita-cita bangsa tersebut. Dan kita paham bahwa peran dan kinerja negara tidak bisa dilepaskan dari pemerintah yang menjadi penyelenggara negara.

Negara Republik Indonesia didirikan dengan tujuan mulia yang termaktub di dalam Pembukaan UUD. Alinea keempat Pembukaan UUD menyatakan bahwa Pemerintah Negara Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan juga untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Selanjutnya dinyatakan bahwa disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia di dalam Undang-undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Memajukan kesejahteraan umum berarti memajukan kesejahteraan orang banyak, memajukan kesejahteraan seluruh warga negara Indonesia di manapun mereka berada, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun pendirian politiknya. Pengertian kesejahteraan ukurannya relatif, tetapi kita tentu paham bahwa terdapat hak dasar warga negara yang dijamin oleh UUD (pasal 28) dan UU no 39/1999, yaitu hak untuk hidup, hak atas pangan, hak atas kesehatan, hak atas pendidikan dan hak atas kebebasan berkeyakinan dan berpendapat.

Bencana akibat lumpur panas Lapindo telah menimbulkan kondisi yang mengakibatkan tidak terlindungi dan terpenuhinya hak asasi korban. Hak-hak yang terlanggar tersebut di antaranya adalah:

1. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945.

2. Hak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D Ayat (2) UUD 1945.

3. Hak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya sebagaimana dijamin dalam Pasal 27A UUD 1945.

4. Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945.

5. Hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta hak memperoleh layanan kesehatan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945.

6. Hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, hak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C UUD 1945.

7. Hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B Ayat (2) UUD 1945.

Pasal 28 (I) UUD 1945 secara jelas mengamanatkan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Untuk itu, jelas bahwa dalam kasus lumpur panas Lapindo, pemerintah harus bertanggungjawab tanpa menghilangkan tanggung jawab P.T. Lapindo Brantas.

Banyak dari mereka yang kehilangan rumah, kehilangan pekerjaan sehingga tidak bisa memperoleh makanan yang sehat dan layak. Mereka juga kehilangan suasana kehidupan keluarga yang amat berarti. Banyak dari mereka tercampak menjadi pengungsi dengan kehidupan yang amat mengenaskan. Putra-putri mereka menjadi "anak jalanan," ada yang terpaksa lalu menjadi terbiasa menyaksikan hubungan suami-isteri yang terpaksa dilakukan ditempat khusus yang agak terbuka. Bagaimana kalau pemilik dan eksekutif Lapindo mengalami nasib seperti itu. Apakah mereka tidak punya empati sama sekali?

Kita semua memahami bahwa beban keuangan Pemerintah amat berat, karena itu beban itu tidak bisa ditambahi dengan berbagai beban yang tidak perlu. Potensi beban yang akan timbul dalam kaitan kasus Lapindo ialah beban yang harus dipikul akibat bertambah luasnya daerah yang tergenang lumpur, di luar daerah yang tercantum dalam Perpres 14/2007. Tahun 2008 ini diberitakan bahwa tambahan beban itu adalah sebesar Rp. 700 milyar. Pada tahun anggaran depan pasti akan lebih besar lagi. Untuk mencegahnya, yang harus dilakukan ialah menutup sumber lumpur Lapindo.

Sejumlah insinyur ahli pengeboran yang berpengalaman di atas 30 tahun, mengemukakan pendapat bahwa sumber lumpur itu dapat ditutup dengan teknik relief well. Gagasan itu telah mereka kemukakan diberbagai kesempatan. Uraian yang cukup lengkap tentang gagasan itu dapat dibaca pada buku (Mem) Bunuh Sumur Lapindo, yang diterbitkan oleh Gerakan Menutup Sumur Lapindo (GMLL).

Tulisan singkat di media terkemuka seperti Kompas mengenai masalah itu juga sudah muncul. Artinya Pemerintah sudah memahami bahwa ada gagasan semacam itu yang dikemukakan oleh sejumlah ahli. Buku Putih Dr. Rudi Rubiandini juga sudah dikirimkan kepada Presiden SBY melalui seorang menteri, pada pertengahan Nopember 2007, lebih dari 5 bulan yang lalu.

Sampai hari ini tidak ada tanggapan dari Pemerintah terhadap usul atau gagasan itu. Hanya sejumlah ahli geologi dan juga pihak Pt. Minarak Lapindo Jaya mengatakan bahwa sudah pernah dilakukan upaya menutup sumber lumpur itu yang melibatkan juga ahli dari luar negeri. Dan ternyata upaya itu mengalami kegagalan. Karena itu upaya penutupan lumpur tidak perlu dilakukan lagi, karena akan sia-sia dan hanya menghamburkan dana. Tampaknya sikap Pemerintah membenarkan pendapat pihak Lapindo di atas.

Sejumlah insinyur ahli pengeboran seperti Ir. Robin Lubron, Ir. Mustiko Saleh dan Ir. Harry Ediarso, yang telah berpengalaman lebih dari 30 tahun dalam bidang pengeboran termasuk menghentikan semburan lumpur bawah tanah (under-ground blow out), menyatakan bahwa upaya penutupan sumber lumpur oleh PT. Minarak Lapindo Jaya itu tidak dilakukan sampai tuntas, karena rig-nya ditarik oleh pihak pemilik akibat tidak dibayar oleh Lapindo. Jadi belum dapat dikatakan bahwa upaya penutupan sumber itu telah gagal.

Tidak jelas apakah informasi yang tepat dan benar atau duduk perkara sebenarnya tentang terhentinya upaya penutupan sumber lumpur oleh Lapindo itu diketahui oleh Pemerintah. Kalau informasi itu tidak atau belum diketahui, kita patut berharap bahwa informasi ini akan sampai ke tangan Pemerintah sehingga membuat pengambil keputusan mendukung gagasan upaya penutupan sumber lumpur yang diusulkan oleh para ahli pemboran itu.

Kita melihat adanya perbedaan pendapat antara dua kelompok ahli. Kelompok pertama, umumnya terdiri dari para ahli geologi, menyatakan bahwa apa yang terjadi di dalam kasus Lapindo adalah bencana alam dan upaya penutupan sumber lumpur itu akan sia-sia. Kelompok kedua umumnya terdiri dari para ahli pemboran (drilling engineers), yang menyatakan bahwa kasus Lapindo bukanlah bencana alam tetapi karena kesalahan manusia (manajemen dan tenaga ahli Lapindo). Fakta ini didukung oleh penelitian Profesor Richard Davies dari Universitas Durham, bersama sejumlah ahli dari Indonesia, Australia dan Amerika Serikat.

Sebagai ahli pengeboran berpengalaman puluhan tahun, mereka berpendapat bahwa kasus Lapindo ini adalah wilayah kerja ahli pengeboran, bukan wilayah kerja ahli geologi. Harry Ediarso mengatakan bahwa dia berdiam diri tidak berkomentar apapun lebih dari setahun, tetapi merasa tidak bisa berdiam diri lebih lama lagi dan karenanya dia harus menyatakan kebenaran ilmiah yang dia yakini.

Para ahli pengeboran berpengalaman puluhan tahun itu merasa yakin bahwa upaya penutupan sumber lumpur itu akan berhasil, tanpa melibatkan ahli dari luar negeri. Mereka sudah menyelesaikan banyak masalah seperti itu. Ir. Robin Lubron bahkan berani membuat pernyataan bahwa dia bersedia dimasukkan penjara, kalau dia gagal dalam upaya itu. Ir. Mustiko Saleh, yang pernah menjabat Wakil Dirut Pertamina, menceritakan pengalamannya pada awal 1980-an, saat dia menjalankan tugas di Pertamina Sumatera Utara. Terjadi semburan dahsyat yang menimbulkan kebisingan luar biasa, sekitar dua kali suara pesawat Boeing 747.

Waktu itu, pimpinan unit menyatakan akan mengundang Red Adair (USA) untuk mengatasi masalah itu, tetapi Mustiko Saleh menyatakan sanggup mengatasi dan atasannya itu langsung menyetujui setelah menegaskan kesanggupan Ir. Mustiko Saleh. Ternyata dia berhasil dan timnya berhasil mengatasi masalah itu. Sikap atasan Mustiko Saleh itu adalah sikap pimpinan yang bermartabat, yang mempercayai kemampuan anak buahnya dan mampu mengambil keputusan yang tepat dalam waktu yang tidak lama.

Anak bangsa yang telah berhasil mengembangkan potensi dan kemampuan mereka melalui pendidikan dan pengalaman baik di dalam negeri maupun luar negeri, amat banyak jumlahnya. Banyak juga anak bangsa yang dimanfaatkan bangsa dan negara lain dalam berbagai kegiatan, teknologi, keuangan, manajemen, bisnis, dan lain-lain. Salah satu dari kemampuan anak bangsa yang kita miliki adalah di dalam bidang teknik pengeboran (drilling engineering), yang prestasinya diuraikan secara singkat di dalam buku ini.

Bagaimana Pemerintah harus menyikapi pertentangan pendapat antara dua kelompok di atas, antara yang menyatakan bahwa sumber lumpur itu dapat ditutup dengan pendapat sebaliknya? Para ahli pemboran menyatakan bahwa itu adalah wilayah kerja mereka, bukan wilayah kerja ahli geologi. Pihak mana yang harus dipercayai Pemerintah? Para insinyur ahli pemboran itu dengan dasar pengalaman selama puluhan tahun merasa yakin akan dapat menutup sumber lumpur itu.

Bangsa yang bermartabat atau Pemerintah yang bermartabat adalah Pemerintah yang percaya kepada kemampuan yang dimiliki anak bangsa di dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang pengeboran dengan pengalaman selama puluhan tahun. Adanya pihak yang ragu terhadap upaya itu, atau tidak merasa mampu melakukannya, tidak perlu membuat Pemerintah merasa ragu terhadap kemampuan anak bangsa yang sudah terbukti dengan pengalaman panjang.

Dr. Tjuk Sukiadi, pengajar di FE Unair membuat analogi yang tepat tentang situasi yang dihadapi Pemerintah. Seandainya anak kita sakit parah dan hampir meninggal dan ada dua kelompok dokter bertentangan pendapat. Pihak pertama mengatakan bahwa masih ada terapi yang perlu dicoba dan pihak kedua mengatakan tidak ada harapan. Sebagai orang tua pasti kita harus mencoba terapi itu. Kita pasti merasa bersalah bahkan berdosa kalau tidak mencoba terapi itu. Adalah sikap yang tidak bertanggungjawab dan tidak bermartabat kalau kita tidak memberi kesempatan kepada anak bangsa yang berprestasi untuk mencoba menutup sumber lumpur itu dan membiarkan makin luasnya daerah dan juga bertambahnya warga yang jadi korban. (*)

KASUS LAPINDO DAN KEALPAAN NEGARA

2008-08-07T07:55:00.000-07:00

Dr. Hendarmin Ranadireksa

“ … Setiap orang berhak mempunyai milik pribadi dan hak milik pribadi tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun...” (Pasal 28 H, 4, UUD 1945–Amandemen IV). ”... Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia...” (cuplikan kalimat dalam Pembukaan UUD 1945). Namun apa yang kita lihat hingga kini?

Andaikan Francis Fukuyama (2004) mencari contoh bentuk kelemahan negara dalam perannya di dalam masyarakat, keputusan pemerintah dalam penanganan kasus lumpur Lapindo, mungkin dapat menjadi salah satu rujukan konkretnya (Kompas, 27/2). Dalam kasus ini terkesan kuat negara tidak memiliki kekuasaan memaksa yang memungkinkan masyarakat dapat dilindungi hak milik pribadi dan penggantian atas kerugian yang dideritanya.

Tuntutan korban bencana agar PT. Lapindo membayar ganti rugi 100% terbentur pada kesanggupan perusahaan yang hanya mampu membayar bertahap (20% setelah korban menyerahkan bukti-bukti yang sah secara hukum dan hanya 80% sisanya diangsur). Yang memprihatinkan, pemerintah bukannya berusaha memperkuat posisi tawar korban bencana melainkan ikut giat menghitung kerugian (rel KA, jalan tol rusak, pipa air patah). Pemerintah terkesan ingin menempatkan diri sebagai sesama korban bencana yang karenanya berhak memperoleh ganti rugi sebagaimana korban.

Sementara, meluasnya wilayah genangan akibat semburan lumpur panas yang berkapasitas ± 100.000 M3 per/hari dengan perkiraan total volume mencapai 1.155 miliar M3 yang diperkirakan berlangsung hingga tiga puluh satu tahun, terus menghantui penduduk dan wilayah sekitar (Walhi, Oktober 2006). Sungguh dahsyat sekaligus mengerikan.

Menteri Negara Lingkungan Hidup, Rahmat Witoelar benar ketika menyatakan bahwa kasus lumpur Lapindo adalah force majeure yang penanganannya tidak bisa lagi menggunakan kaidah-kaidah normal.[1] Melihat besar dan luasnya ancaman akibat bencana tidak bisa tidak status bencana sudah harus masuk kategori ”Bencana Nasional.” Artinya, penyelesaian bencana tidak semata oleh eksekutif namun harus pada tingkat Negara. Seluruh unsur penyelenggara negara seperti legislatif, eksekutif, yudikatif, birokrasi, kepolisian, tidak terkecuali militer harus terlibat dan dilibatkan (maka kurang pada tempatnya DPR melakukan interpelasi pada pemerintah seakan kewajiban penanganan kasus hanya pada pundak pemerintah). Demi persyaratan legal dan legitimate Presiden, selaku Kepala Negara, perlu mengumumkan secara resmi status bencana.

Dengan modus tersebut, urutan prioritas langkah penanggulangan menjadi jelas Maka hal-hal yang perlu dilakukan antara lain; pertama, hentikan segera negosiasi tidak berujung antara korban bencana dengan swasta penyebab bencana. Kasus ini bukan sengketa warga dengan swasta, bukan kasus perdata. Pemberi izin pengeboran dan pengawas pelaksanaan pekerjaan adalah Pemerintah cq. Negara. Dus, Negara harus bertanggungjawab. Kedua, Negara segera mengambilalih tanggungjawab atas keselamatan dan gantirugi korban bencana. Pembayaran bisa dilakukan dua tahap. Pertama, tahap darurat. Sementara menunggu angka pasti jumlah total ganti rugi layak yang bisa dipertanggungjawabkan, Negara (bukan swasta penyebab bencana) menalangi kebutuhan hidup dan kehidupan warga. Kedua, Negara membayar gantirugi menyeluruh yang dengan itu masyarakat korban mulai bisa memulai kembali kehidupan normalnya (angka kerugian bisa diperoleh dari perusahaan penilai independen yang ditugaskan negara).

Melihat besarnya skala bencana, mustahil tanpa revisi APBN. Maka diperlukan kesadaran legislatif dan eksekutif tingkat pusat dan daerah untuk menghapus program yang kurang perlu (semisal studi banding, pembelian laptop, mobil dinas baru, kenaikan gaji atau tunjangan). Tidak menutup kemungkinan, mencari pinjaman luar negeri. Ketiga, Negara bertindak terhadap penyebab bencana. Walau bukan unsur kesengajaan, penyebab bencana harus tetap dinyatakan bersalah karena perbuatannyalah ribuan warga menderita, lingkungan hidup rusak, dan terjadi kerugian negara. Negara harus tegas melaksanakan fungsinya selaku Pemegang Kedaulatan yang kekuasaannya mendekati mutlak itu (Leviathan, kata Thomas Hobbes). Yudikatif harus proaktif dengan secepatnya menetapkan status hukum penyebab bencana. Perlu payung hukum bagi Negara untuk menutup kegiatan dan atau menyita kekayaan penyebab bencana.

Keempat, Partai politik perlu bersikap terhadap korban (yang mungkin konstituennya juga) dan terhadap PT. Lapindo (mengapa mereka bisu terhadap kasus ini?). Kelima, Peran LSM perlu diteruskan bahkan pada tempatnya ditingkatkan. Keenam, Universitas perlu menyumbangkan pandangan akademisnya berupa usulan teknis, konsepsional, dan komprehensif untuk mengatasi penyebab dan dampak bencana. Di sini parpol, LSM, dan universitas berfungsi sebagai katalisator. Tanpa langkah-langkah tersebut maka permasalahan dari waktu ke waktu akan terus berakumulasi. Harus dihindari kesan bahwa dalam kasus Lapindo telah terjadi kealpaan, yakni kealpaan Negara. (*)

[1] Koran Tempo, 28 September 2006.

SIRNANYA MARTABAT BANGSA

2008-08-07T07:53:00.000-07:00

Letjend TNI Marinir (Purn.) Suharto

Sirnanya martabat (kehormatan) sebuah bangsa merupakan sisi outcomes dari tindakan bodoh dan pembodohan oleh bangsa itu. Awalnya dimulai dari keruntuhan nurani lalu berbuat kebohongan dan tanpa disadari berbuat khianat terhadap dirinya sendiri.

Runtuhnya nurani adalah sebuah kondisi yang terukur pada rentang redup sampai dengan gelapnya cahaya dari perasaan hati yang murni. Kondisi seperti ini rawan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Masyarakat atau kelompok manusia manapun yang terhanyut dalam romantisme kondisi itu akan menjadi khianat bila memperoleh dinamisasi kebohongan. Orang bijak berkata: Kebohongan berakibat kebodohan dan kebodohan berakibat ketidakjelasan arah yang menghasilkan outcomes hilangnya martabat dan ujungnya bermuara kepada desintegrasi sebuah bangsa.

Pada buku (mem) Bunuh Sumur Lapindo terbitan yang lalu, tampak nyata menggambarkan bahwa Lapindo melakukan awal kebohongan kecil untuk melindungi diri lalu dilanjutkan dengan kebohongan besar yang sekarang menjebaknya. Perbuatan itu dilakukan secara terukur dan sistematis dengan cara eksplorasi dan eksploitasi koneksi nalar dan emosi dengan menggunakan industri periklanan dan lebih muthakir lagi dengan operasi sosial politik. Kebohongan sebagai sebuah komoditi bisa dikemas efektif dengan memanfaatkan fabilitas (pemahaman yang tidak sempurna pada manusia) Hasilnya adalah realitas bisa menjadi berbeda dari yang kita pahami. Hasil dari komoditi bohong ini terjadi karena kita menerima informasi pada lebar pita (band width) 1 juta sementara kesadaran kita beroperasi pada lebar pita 40. Pemrosesannya memakan waktu sekitar setengah detik, maka kesadaran kita tertinggal selama itu dibelakang realitas.

Komoditi bohong inilah yang memicu semakin runtuhnya nurani berbangsa dan bernegara pada kalangan masyarakat dan ternyata sudah merambah pula pada institusi intelektual dan lembaga demokrasi hasil reformasi meliputi eksekutif, legislatif dan yudikatif. Sekarang menjadi tampak jelas betapa rendahnya martabat bangsa ini, Quo Vadis Bangsa dan Negara ini?

Sekarang kita lihat Lapindo terjerat untuk berbohong terus demi mempertahankan “greget haus mengeruk rezeki”. Greget ini merupakan ciri khas dari neokapitalisme. Di sini tidak menutup kemungkinan bahwa Lapindo adalah komprador yang mengemban misi neoliberalisme dan neokapitalisme bagi kepentingan asing yang mengisi globalisasi menyentuh negara dan bangsa–bangsa yang miskin. Selanjutnya untuk mengetahui seberapa jauh akibat dari ulah dan sepak terjang dari Lapindo ini, kita perlu mengukurnya dengan UUD 1945, Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

1. Pasal 24 UUD 1945 berbunyi: Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Ulah di dalam kasus Lapindo bisa diukur dengan syariat agama antara lain dengan agama Islam atau Nasrani.

a. Agama Islam, QS. 17 AL ISRA 35, Dan penuhilah takaran bila menakar dan timbanglah secara jujur. Cara inilah yang terbaik dan akibatnya pun paling baik pula.

b. Agama Nasrani, Injil. KELUARAN 20, 15–16: Jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu.

c. Lapindo tidak penuhi takaran yang sudah ditentukan dan tidak menimbangnya dengan jujur. Akibatnya terjadi derita dan sengsara seperti apa yang kita lihat sekarang, Lapindo tidak penuhi: Drilling Operation Best Practice, kualitas SDM yang baik dan kualitas alat peralatan yang tepat. Selain itu, Lapindo Tidak Jujur; mempertimbangkan lokasi pengeboran karena mengabaikan Meijn Politie Reglement 1930, dan dalam menetapkan Chain of command, serta dalam memenuhi kredibilitas pembayaran.

Kesemua ini disebabkan nuraninya sudah runtuh sebelum memulai kerja dan cahayanya sudah digelapkan oleh rasa haus mengeruk rezeki. Kemudian di dalam kehanyutan romantismenya, Lapindo mengeksploitasi kebohongan dan dusta menggunakan iklan dan operasi sosial politik sehingga membuahkan peraturan Presiden (Perpres) no 14/2007 yang selanjutnya dipakai untuk koersif (pemaksaan dan kekerasan) bagi masyarakat bangsanya sendiri.

2. Pembukaan UUD 1945, alinea Pertama, ”... maka penjajahan di atas dunia harus

dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusian dan perikeadilan.”

Human error yang dilakukan Lapindo sehingga terjadi semburan lumpur berkepanjangan adalah penyebab utama dari kesengsaraan masyarakat dan lingkungannya. Sampai sekarang penyebab utama dari kejadian itu tidak ditangani dengan baik, bahkan diulur–ulur dan diabaikan kesemuanya itu adalah perbuatan di luar perikemanusiaan. Sementara itu dampak dan akibatnya juga ditangani diluar perikeadilan sehingga lengkaplah perbuatan ini sebagai kejahatan korporasi dan kejahatan kemanusiaan. Selanjutnya Lapindo menggunakan juga tangan–tangan kekuasaan melalui operasi sosial politiknya maka lengkaplah sudah pola penjajahan baru yang dilakukan oleh suatu koneksi korporasi dan kekuasaan negara terhadap bangsanya sendiri.

Amanat pembukaan UUD 1945 sudah menginstruksikan untuk menghapuskan penjajahan itu. Sekarang pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia terposisikan pada situasi dilematis dan terpojokkan dari hasil karya sebuah korporasi bernama Lapindo. Dalam situasi seperti ini rakyat punya alasan untuk bertindak dan tidak bisa disalahkan ketika mereka berkehendak untuk menghapuskan penjajahan itu. Disisi lain pemerintah negara ini harus menentukan pilihan apakah akan bersama rakyat menegakkan kemerdekaan dengan menghapus penjajahan itu ataukah bersama korporasi menegakkan kembali penjajahan di atas dunia terhadap bangsa sendiri.

3. Pembukaan UUD 1945, alinea Ketiga, ”... dengan didorongkan oleh keinginan luhur

supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan

dengan ini kemerdekaannya.”

Lapindo sebagai korporasi sudah menelan asas neokapitalisme dan neoliberalisme pasar bebas. Ihkwal ini tampak pada gregetnya yang haus mengeruk rezeki. Padahal sekarang kedua asas itu terkritisi di negeri asalnya. Ronald Reagan dan Margareth Tatcher sebagai pencetus mazhab Laizes Faire ini sudah terkritisi ketika sekarang pasar tidak lagi mampu mengontrol krisis ekonomi di Amerika Serikat. Realitasnya, ekonomi harus diarahkan dan dikontrol dengan regulasi yang ketat oleh pemerintah. Jadi tampak jelas Lapindo adalah penelan segala dan tidak mencerminkan korporasi bangsa Indonesia, khususnya dalam menganut azas sesuai pasal 33 UUD 1945.

Berkebangsaan yang bebas adalah realitas yang diamanatkan oleh pembukaan UUD 1945. Bangsa Indonesia bukan bangsa “penelan“ segala ide yang masuk seperti halnya hewan omnivora (pemakan segala) melainkan kita ini adalah bangsa yang terusik keharusan untuk menghasilkan kebaruan dan kebajikan lebih agung buat hidup. Pemerintah Negara ini harus mewujudkan itu dan tidak tergantung pada konsultan dan korporasi asing yang kenyataannya tak lebih pintar dari kita sendiri.

Demi kehidupan berkebangsaan yang bebas maka jangan disalahkan bila rakyat Indonesia bangkit memperjuangkan kebaruan dan kebajikan agung. Mereka berjuang untuk menghentikan gaya sentripetal yang berakibat kita sebagai bangsa penelan dan menghidupkan gaya sentrifugal sebagai kita bangsa penghasil kebaruan dan kebajikan agung yang mengglobal untuk hidup dan kehidupan.

Dengan demikian jangan disalahkan bila gerakan menutup lumpur Lapindo (GMLL), demi kemaslahatan masyarakat dan demi kehormatan bangsa melakukan aksi membunuh sumur Lapindo.

4. Pembukaan UUD 1945 alinea Keempat, ”... melindungi segenap bangsa Indonesia dan

seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,

mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial ...”

Dengan merujuk kalimat tersebut di atas dan dipersandingkan dengan gambaran sepak terjang korporasi Lapindo sudah tampak jelas secara mencolok korporasi ini tidak memenuhi amanat pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Semua akibat kerusakan dan tindakan penanganan sama sekali tidak menggambarkan realitas memajukan kesejahteraan umum. Kerugian ekonomi masyarakat Jawa timur dan khususnya kerugian ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Sidoarjo tidak imbang dengan apa yang dihasilkan korporasi Lapindo di Jawa Timur. Dan ironisnya bukan kompensasi yang diberikan kepada masyarakat korban melainkan terjadi jual beli tanah yang diatur oleh Perpres 14/2007. Sekarang Presiden RI sudah terjebak menerbitkan peraturan yang dipakai sebagai alat bargaining dan koersif (pemaksa dan kekerasan) bagi rakyatnya sendiri oleh Korporasi Lapindo. Sementara itu DPR RI lalai untuk bertanya (interpelasi) malah secara resmi bergeser menjadi pengawas pelaksanaan koersif apakah sudah berlangsung efektif atau belum. Sangat menyedihkan tapi inilah realitas kerja dari lembaga demokrasi hasil reformasi kita dalam merealisasi cara untuk memajukan kesejahteraan umum. Sungguh sudah sirna martabat bangsa ini.

Sekarang semua penyimpangan logika genaplah sudah! Kebohongan telah merambah semua lembaga demokrasi eksekutif, legislatif dan yudikatif di kontrol oleh sebuah korporasi bernama Lapindo di bawah kendali aktor intelektual yang nyata bercokol dalam kabinet pemerintahan. Situasi kontrol seperti ini mengingatkan kita pada kata orang bijak: Dunia di abad ini di kontrol oleh tiga kekuatan yaitu Presiden Amerika Serikat dengan diplomasi dan mesin perangnya, Komandan USS Poseidon dengan peluru kendali berhulu ledak nuklirnya dan Rupert Murdoch dengan senjata pena dan media pewartaannya. Sekarang lebih luar biasa lagi ada lembaga–lembaga intelektual juga menelan kebohongan itu dan menyumbangkan lagi penyimpangan logika. Masyarakat bangsa Indonesia ini sedang memasuki proses pembodohan dan bukan ke arah mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dalam kondisi seperti ini jangan disalahkan bila tumbuh front intelektual, front sosial, front ekonomi dan front budaya dari beragam lapisan rakyat untuk menggugat. Sekarang mereka memiliki justifikasi (pembenaran) sebagai Raison d’etre (alasan untuk bertindak) untuk memperoleh legitimasi (hak kekuasaan politik) dengan melakukan beragam cara karena lembaga demokrasi hasil reformasi senantiasa menutup diri sedangkan ruang artikulasi (ruang untuk menyampaikan pendapat) sudah terbuka lebar.

Gerakan Menutup Lumpur Lapindo (GMLL) punya komitmen baru yaitu greget nurani progesif (berpikiran maju) untuk memberi solusi penuntas atas permasalahan bangsa selama ini dan kehendak mewujudkan masa depan yang lebih baik. Upaya menutup sumur Lapindo sebagai penyebab utama harus dituntaskan agar semua akibat yang merambah ke mana–mana bahkan sampai ke lembaga demokrasi sekalipun bisa teratasi.

5. Pembukaan UUD 1945, alinea Keempat, ”... dengan berdasarkan kepada Ketuhanan

Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan

Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/

Perwakilan serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Lapindo sebagai korporasi yang sudah merambah ke dalam lembaga demokrasi, mengeksplorasi dan mengeksploitasi nalar dan emosi mereka dengan kebohongan, apakah layak disebut sebagai memenuhi kehendak dari unsur–unsur tersebut di atas yang merupakan falsafah Pancasila bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia? Inilah gambaran tentang khianat itu. Sekali lagi martabat bangsa Indonesia sudah sirna di pandangan mata bangsa–bangsa di dunia.

Dalam konteks sirnanya martabat bangsa, kita perlu tahu di mana posisi Lapindo dan begundalnya dalam mengontrol Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Posisinya bisa ditemukan dengan menggunakan analisis strategi kontrol. Eccles menata strategi kontrol dalam tiga tahapan:

Pertama, Control Indispute (pengendalian dalam pertikaian). Pada waktu terjadi “Human Error” di saat pengeboran sehingga lumpur menyembur maka pihak Lapindo bertikai dengan siapa saja yang akan menyalahkan dirinya. Dalam tahap ini Lapindo berhasil memenangkan opini bahwa peristiwa pengeboran bukan Human Error. Peristiwa ini ditandai dengan pihak eksekutif menerbitkan Perpres 14/2007 melawan para korban lumpur lapindo dan pihak yang tidak bersetuju.

Kedua, Working Control (pengendalian kerja). Ruang artikulasi yang sudah dimenangkan oleh Lapindo masih sering digugat, sehingga Lapindo harus merebut ruang tersebut secara menyeluruh dengan memenangkannya di lembaga yudikatif dan legislatif. Sekali lagi Lapindo berhasil menang bahkan legislatif menjadi bias bergeser dari upaya interpelasi menjadi panitia pengawas Perpres 14/2007 untuk mengukur keefektifan koersifnya. Perlawanan terhadap Lapindo berkurang, namun tidak surut karena muncul front baru bernama Gerakan Menutup Lumpur Lapindo (GMLL). Dan ketiga, Absolute Control (pengendalian mutlak).

Sekarang Lapindo berada pada posisi absolute control mengendalikan lembaga demokrasi eksekutif, legislatif, yudikatif dengan menghadapi perlawanan yang lemah dari para korban lumpur Lapindo dan pihak elemen pendukung korban.

Namun pada posisi menjelang puncak absolute control, Lapindo menyadari kondisi ekonomi global dan ekonomi dalam negeri yang memburuk dapat memicu perlawanan yang lemah itu bisa membalikkan semuanya. Dengan pertimbangan itu, asset Lapindo dijual kepada Korporasi satu grupnya seraya memindahkan asset–asset kekayaan lainnya ke luar negeri khususnya di Hongkong.

Sungguh luar biasa peran aktor intelektual yang berada di belakang Lapindo sehingga dia bisa melakukan absolute control terhadap sebuah Negara.

Inilah gambaran nyata runtuhnya nurani berbangsa dan bernegara yang berakibat sirnanya martabat bangsa dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, tentang sebuah negeri dengan kemakmuran yang terlaknat akibat khianat yang berlangsung secara sistematis. Namun tidak semuanya mengalami keruntuhan nurani, karena masih ada yang teguh mempertahankan kehormatannya dan mempertahankan martabat bangsanya. Sebagian besar bangsa Indonesia bukan bangsa tempe, yang tidak punya semangat patriot. Mereka bisa melihat dengan jelas dan nyata serta tidak buta. Lubang semburan lumpur Lapindo seharusnya bisa ditutup agar bisa menyelesaikan seluruh masalah, namun tidak dikerjakan dengan baik malah diulur–ulur waktunya oleh Lapindo mengiringi strategi kontrol yang digelarnya.

Sekarang disela–sela sirnanya indentitas diri dan kehormatan diri serta surutnya keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sebagian besar dari masyarakat bangsa Indonesia dibukakan nuraninya oleh firman Allah SWT, ”Dan Kesatuan orang–orang yang beriman itu meskipun engkau kumpulkan semua harta di atas dunia ini, tidaklah mereka akan bersatu, namun Aku lah yang akan mempersatukannya.” Gerakan Menutup Lumpur Lapindo (GMLL) adalah salah satu wujud dari firman itu, bukan seperti Lapindo yang mempersatukan lembaga demokrasi dengan harta dunia melalui opini, propaganda iklan dan operasi sosial politik. Dalam situasi ini GMLL akan berseberangan dengan Lapindo untuk saling menggelar strategi kontrol.

GMLL punya dorongan ghaib. Sedangkan Lapindo tidak. Lapindo tidak punya komitmen tetapi GMLL punya komitmen baru yaitu: Greget nurani progesif pemberi solusi penuntas atas permasalahan bangsa selama ini dan kehendak mewujudkan masa depan yang lebih baik dan dirahmati.

Dengan dorongan sahibul ghaib dan komitmen baru GMLL bertekad menghentikan semua kebohongan ini. Dan demi kemaslahatan masyarakat serta demi kehormatan bangsa. Met of Zonder Pemerintah, lubang semburan lumpur Lapindo harus ditutup. Semoga Allah SWT meridhoi. (*)

LAPINDO: BILA TIDAK DITUTUP

2008-08-07T07:51:00.000-07:00

Dr. H. Tjuk Kasturi Sukiadi dan M. Dedy Julianto

Kini, umur semburan lumpur Lapindo itu sudah genap dua tahun. Namun dalam kurun waktu tersebut, nampak tidak ada tanda-tanda penanganan yang serius terhadap bencana yang sangat serius ini. Alih-alih melakukan usaha untuk menutup sumber masalah, hari-hari yang berlalu masih saja diwarnai silat lidah, baik itu mengenai penyebab semburan, persoalan siapa yang bersalah dan termasuk siapa yang akan membiayai kerugian. Perdebatan pinggiran seperti itu pada akhirnya melupakan langkah kongret untuk menghentikan semburan dan juga menyelamatkan para korban, ekosistem, perekonomian dan masa depan.

Dua tahun bukanlah waktu yang singkat. Kurun waktu tersebut sesungguhnya lebih dari cukup untuk menyelesaikan satu demi satu permasalahan ini. Namun seperti apa yang telah kita saksikan bersama, pihak Lapindo dan juga pemerintah seakan sengaja membiarkan bencana ini berlangsung berlarut-larut tanpa kepastian. Dalam situasi krisis, sikap semacam itu jelas mencerminkan mental tak berperikemanusiaan dan melenceng dari kaidah/nilai-nilai agama. Bencana lumpur Lapindo dengan demikian bukan saja mencerminkan kecerobohan manusia (human error), tetapi juga mencerminkan matinya hati nurani dan akal sehat.

Perilaku pemerintahan SBY-JK yang mengakomodir PT. Lapindo Brantas dengan melakukan pembiaran terhadap bencana semburan lumpur yang diakibatkan oleh kesalahan pengeboran sumur Banjarpanji 1, sangat meluluhlantakkan moralitas dan kredibilitas bangsa Indonesia di mata dunia. Bangsa yang sudah lebih 100 (seratus) tahun memproduksi minyak yang memiliki ratusan bahkan ribuan Sarjana perminyakan dan ratusan pakar Pengeboran dan pakar Geologi, harus tunduk dan takluk oleh konspirasi manusia-manusia yang sama sekali tidak mengenal dunia perminyakan.

Maka agar derita cepat usai, sudah saatnya melakukan upaya kongkret untuk menyumbat sumber masalah ini, yaitu menutup semburan sumur Lapindo (sumur Banjarpanji SBP-1). Upaya ini sengaja terus dimunculkan ke permukaan, agar bangsa Indonesia dan dunia memahami bahwa masih ada segelinir manusia Indonesia yang masih mempunyai nurani kemanusiaan dan mengerti makna berbangsa dan bernegara. Pekerjaan menutup semburan lumpur Lapindo adalah agenda mendesak yang harus segera dikerjakan. Manakala sumber lumpur tidak segera ditutup, maka;

Pemerintah pusat telah melakukan pembiaran dan sekaligus mengorbankan rakyat di tiga kecamatan kabupaten Sidoarjo (Porong, Tanggulangin dan Jabon) dan wilayah di perlintasan ekonomi paling strategis Jawa Timur untuk waktu 50 tahun ke depan dan mungkin lebih panjang lagi. Karena semua pihak yang seharusnya bertanggung jawab tidak tahu volume dan magnitude dari kerusakan semburan lumpur Lapindo.
Rakyat dan wilayah tersebut sudah by default dimasukkan ke dalam kondisi laten yang tidak menentu, tanpa kepastian dan tanpa masa depan (sekarang ini Porong dan Jabon sudah menjadi deserted area) oleh pemerintah negara RI yang seharusnya memberikan Peng Ayuan, Peng Ayoman dan Peng Ayeman kepada rakyat dan masyarakat bangsa yang terkena bencana dan hidup dalam penderitaan yang berkepanjangan. Ini adalah kejahatan kemanusiaan oleh Pemerintah dan Negara kepada rakyatanya.
Kalau kita memakai perhitungan Greeneconomic yang memperkirakan kerugian ekonomi Jawa Timur adalah 90 miliyard rupiah setiap hari berapa kalau dalam waktu dua tahun dan 50 tahun. Belum kerugian sosial, budaya dan kemanusiaan kalau mau dikuantifikasi akan didapatkan angka ratusan bahkan mungkin ribuan triliun rupiah.
Menyatakan Tragedi Lumpur Lapindo sebagai bencana alam merupakan bukti konspirasi antara pemerintah dan korporasi yang ujung-ujungnya membebani APBN yang sebagian besar didapatkan dari pajak. Praktek ini tidak lain adalah sekaligus perampokan uang rakyat dan sekaligus memberikan peluang kepada Lapindo sebagai "pahlawan kemanusiaan" di atas penderitaan rakyat yang telah menjadi korban akibat kecerobohannya. Lebih lanjut hal ini akan menjadi preseden buruk di dunia pertambangan Republik Indonesia ke depan. Perusahaan kontraktor bagi hasil yang lain akan "mengadopsi" praktek/pendekatan Lapindo Brantas Inc. manakala mereka membuat kesalahan yang serupa di tempat lain di wilayah Indonesia. Tidak perlu bertanggung jawab kepada korban dan lingkungan. Cukup manfaatkan koneksi kekuasaan politik, lobby dan dengan dukungan dana/keuangan semua dapat diatasi; dan berakhir dengan predikat pahlawan lingkungan dan kemanusiaan (Champion of Corporate Social Responsibility).
Rendahnya kualitas keamanan di bidang pengeboran/penambangan di lain pihak akan membuat rakyat di daerah lain akan lebih skeptis dan apriori kepada kegiatan ekonomi sektor pertambangan. Rakyat di daerah lain tidak mau mengulangi nasib korban lumpur Lapindo. Alhasil lebih baik tidak ada kegiatan penambangan di daerah mereka ketimbang harus jadi korban yang nantinya akan diterlantarkan baik oleh pemerintah/negara dan korporasi yang memperoleh konsesi.
Secara keseluruhan citra dari para praktisi pertambangan bangsa Indonesia akan hancur di mata internasional karena terbukti mereka tidak mampu melakukan pekerjaan dengan baik dan tidak punya tanggung jawab manakala terjadi kecelakaan. Terlebih lagi ternyata suatu kasus teknologi perminyakan yang di dunia pertambangan internasional merupakan "kecelakaan biasa" yang segera dapat diatasi justru telah dibiarkan tanpa upaya untuk mengatasi yang memadai.
Perilaku pemerintahan SBY-JK yang mengakomodir PT. Lapindo Brantas Inc. dengan melakukan pembiaran terhadap bencana semburan lumpur yang diakibatkan oleh kesalahan pengeboran sumur Banjar Panji 1, sangat meluluh-lantakkan moralitas dan kredibilitas bangsa Indonesia di mata dunia.
Bangsa yang sudah lebih seratus tahun memproduksi minyak yang memiliki ratusan bahkan ribuan sarjana perminyakan dan ratusan pakar pengeboran dan pakar geologi, harus tunduk dan takluk oleh konspirasi manusia-manusia yang sama sekali tidak mengenal dunia perminyakan.
Kejadian semburan lumpur Lapindo, akan menjadi preseden yang sangat tidak baik di mata investor baik investor dalam negeri ataupun luar negeri. Kesalahan pemerintah dalam mengambil keputusan ini, mengakibatkan keragu-raguan pada setiap investor untuk melakukan investasi dalam usaha minyak dan gas bumi di Indonesia. Di lain pihak, untuk para investor yang memiliki niatan yang sama dengan lapindo (kalau ada kesalahan kerja, lakukan pengalaman yang sudah berhasil dilakukan oleh PT. Lapindo). Apabila ini terjadi lagi dan sangat mungkin akan terjadi dalam setiap melakukan pekerjaan pengeboran minyak dan gas bumi, negeri dengan penduduk lebih dari 200 juta dengan jumlah intelektual lebih dari 3 % (tiga persen) akan sama nilainya dengan negeri yang berpenduduk 10 juta jiwa dan keseluruhannya "Buta Aksara." Disengsarakan, dipaksa, diremehkan dan dibodohkan? Inikah negeri Pancasila, yang cinta damai, ramah tamah, gemah ripah lohjinawi, berbudaya tinggi, dan percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa?

Hal-hal di atas akan segera menjadi nyata apabila kesalahan selama dua tahun belakangan terus dipelihara. Jika masyarakat ketakutan adanya kegiatan sektor pertambangan maka membuat invesment climate memburuk. Akibatnya investasi di bidang pertambangan akan menurun, ekonomi growth turun, pengangguran bertambah, dan ini akan menjadi fenomena laten. Mimpi buruk itu dapat dicegah hanya kalau sumur Lapindo ditutup. (*)

LUMPUR MENGALIR SAMPAI JAUH

2008-08-07T07:50:00.000-07:00

Dr. Hotman M Siahaan

Sudah dua tahun semburan lumpur panas di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, terjadi. Pekat dan panasnya situasi hingga kini sepekat dan sepanas lumpur yang menyembur dari Bumi Jenggala. Dari mana harus mengurai perkara ini?

Ketika tiga aktor utama, yaitu negara (state), modal (corporate/Lapindo), dan rakyat Porong (civil society), saling mengklaim kepentingan sendiri, hasilnya kebuntuan menemukan solusi. Masing-masing pihak mengaku dirinya paling benar.

Lapindo Brantas Inc bersalah dan harus bertanggung jawab atas semua perkara yang ditimbulkan. Itulah pendapat publik. Negara pun menguatkan hal itu. Buktinya, Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2006 tentang pembentukan Tim Nasional (Timnas) Penanggulangan Lumpur mencantumkan diktum, semua biaya yang dibutuhkan Timnas dibebankan kepada Lapindo.

Meski masih ada kontroversi penyebab, fenomena mud volcano atau bukan, maupun cara penanggulangannya, Lapindo adalah terdakwa utama secara sosial politik. Meski hingga kini Lapindo bersikukuh, apa yang mereka lakukan—penanggulangan lumpur, pembiayaan Timnas, maupun pemenuhan tuntutan ganti rugi rakyat yang rumah dan tanahnya terbenam lumpur—tak lebih dari tanggung jawab moral dalam konteks corporate social responsibility (CSR).

Tanyakan kepada negara, apakah punya komitmen untuk menanggulangi masalah ini? Punya! Buktinya? Timnas dibentuk, presiden dan wakil presiden sudah menjenguk. Bukankah sudah berkali-kali diberikan petunjuk?

Bahkan keputusan Lapindo bertanggung jawab justru dilontarkan pertama kali oleh wakil presiden saat mengunjungi korban di Pasar Porong, dan disanggupi petinggi utama Lapindo, Nirwan Bakrie, yang saat itu juga ada di tempat itu.

Kontroversi

Dua tahun berlalu. Apa yang kita saksikan adalah kontroversi, baik sikap negara, Lapindo, rakyat, termasuk para ahli geologi. Semula elite geologi amat yakin, semburan itu mudah diatasi. Berbagai rekayasa teknologi dilakukan untuk menghentikan semburan, mulai dari relief well, snubbing, hingga melesakkan bola-bola beton ke pusat semburan. Namun, semburan tak surut, malah menjadi-jadi, luberannya pun mengalir sampai jauh. Pond penampungan tak muat, tanggul ambrol, sejumlah desa tenggelam. Bahkan permukiman di Perumahan Tanggulangin Asri Sejahtera I (Perumtas I) pun bernasib sama, yaitu ditelan lumpur.

Untuk kasus terakhir, kontroversi memuncak. Lapindo bersikukuh menolak memberi ganti rugi (apalagi ganti untung) kepada warga Perumtas I. Alasannya, tidak sesuai peta wilayah bencana Desember 2006 yang disepakati bersama Timnas. Luberan lumpur ke Perumtas I terjadi sesudah pipa gas Pertamina meledak, membawa korban jiwa. Dan itu, menurut Lapindo, adalah tanggung jawab Timnas.

Bagi warga Perumtas, alasan Lapindo tak masuk akal. Kenyataannya permukiman mereka terbenam lumpur Lapindo, bukan lumpur Timnas. Karena itu, mereka menuntut ganti rugi/untung sesuai preseden tiga desa sebelumnya yang sudah disetujui Lapindo untuk diberi ganti rugi cash and carry. Warga Perumtas I minta diperlakukan sama.

Apa yang kita saksikan dalam drama lumpur ini? Negara dan Lapindo bersikukuh, rakyat berjuang sendiri, bernegosiasi dengan Lapindo. Mereka tidak tahu di mana posisi negara. Negara di pihak mereka atau Lapindo, atau tidak di pihak siapa pun kecuali di pihak diri sendiri.

Logika macam apa lagi yang harus di-jelentreh-kan untuk mengurai kasus ini? Ada ribuan rakyat yang rumahnya terbenam dan harus mengungsi berbulan- bulan yang nyaris tidak layak untuk suatu kehidupan sosial. Rakyat yang tercerabut dari akar sosial, budaya, dan ekonominya kini terancam tercerabut dari akar politisnya sebagai warga negara. Ketika mereka minta pertanggungjawaban atas nasibnya yang terpuruk, yang terjadi mereka harus bertarung dengan segala ketidakberdayaan menghadapi kekuatan corporate. Timnas sebagai bentukan negara cuma memfasilitasi negosiasi, juga tanpa daya.

Ambilalih Negara

Kegamangan hubungan dan tanggung jawab state-corporate-civil society, baik dalam upaya penanggulangan dan keberpihakan, membuat masalah lumpur kian pekat dan meluber tak terkendali. Berbagai upaya mendudukkan perkara, baik oleh wakil rakyat, pemerintah daerah, maupun intelektual dan kekuatan masyarakat lain, belum menuai titik terang.

Prinsip sebenarnya jelas. Ketiga aktor, state-corporate-civil society, harus mendudukkan perkara sesuai proporsinya. Negara harus memutuskan. Jika Lapindo adalah penyebab bencana lumpur, biarlah negara berurusan dengan Lapindo. Apa pun urusan dan keputusan perkaranya menjadi ranah negara dengan Lapindo. Ranah rakyat dan Lapindo harus diambil alih negara, terutama penyelesaian masalah ganti rugi, baik yang sudah maupun yang belum disepakati. Bukankah negara wajib memberi perlindungan kepada rakyat? Kejelasan perkara ini akan menghentikan kegamangan.

Sambil menunggu upaya penghentian lumpur, prioritas utama adalah mengendalikan agar tak meluber jauh. Untuk itu, BPLS harus mendapat status atas nama negara, dibiayai negara, dan menjalankan fungsi negara dalam penanggulangan semua dampak lumpur. Termasuk rehabilitasi atau relokasi infrastruktur milik negara, jalan tol, rel kereta api, jalan provinsi, jaringan listrik, dan lainnya, termasuk menyelesaikan ganti rugi. Atas nama negara, tim organik melindungi rakyat. Tugas ini amat bermoral dan konstitusional.

Tanpa kejelasan dan komitmen untuk mempertegas permasalahan antara posisi negara (state), korporat (corporate), dan warga Bumi Jenggala (civil society), luapan lumpur perkara akan meliar dan rentan menimbulkan gejolak sosial, bahkan tak mustahil muncul pembangkangan sipil, yang tanda-tanda awalnya sudah mulai bertunas. (*)

PRESTASI ANAK BANGSA

2008-08-07T07:47:00.000-07:00

Tim Tekhnis GMLL

Bangsa Indonesia tidaklah kekurangan ahli. Banyak para ahli pengeboran yang masih mempunyai nurani dan dengan jujur mengatakan bahwa lumpur Lapindo bisa dihentikan. Para ahli yang tergabung dalam Gerakan Menutup Lumpur Lapindo (GMLL) terketuk hatinya untuk menghentikan petaka ini. Metoda yang digunakan tentu saja berdasarkan pengalaman pada bidang masing-masing selama kurun waktu lebih dari sepuluh tahun.

Tim tekhnis GMLL telah menyiapkan metoda-metoda untuk menutup semburan lumpur. Sebab kita tahu, penanggulangan yang dilakukan selama ini terkesan tidak serius, lamban dan tidak mengarah pada solusi yang semestinya. Bahkan seiring berjalannya waktu, kemudian penyebab semburan lumpur tersebut diisukan sebagai fenomena bencana alam, yaitu meletusnya ”mud volcano” yang dipicu oleh kejadian gempa bumi Jogjakarta. Sebuah fenomena yang memprihatinkan, bahwa kesimpulan ini dikemukakan juga oleh beberapa ”cendikiawan” (Geologist, Ahli Perminyakan), anggota DPR, bahkan Pemerintah dengan argumentasi yang sangat lemah, tanpa bukti-bukti yang valid.

Padahal, analisis para ahli dalam negeri maupun luar negeri menyatakan dengan tegas bahwa lumpur Lapindo terjadi karena murni kesalahan pengeboran. Fakta ini kemudian didukung oleh penelitian Profesor Richard Davies dari Universitas Durham, bersama sejumlah ahli dari Indonesia, Australia dan Amerika Serikat, yang dimuat di jurnal ilmiah Earth Planetary Science and Letters.[1]

Professor Richard Davies yang mengambil gelar Ph.D dari Edinburgh University tahun 1995, bukanlah akademisi dan ahli yang tidak berpengalaman. Selain menjabat profesor di Universitas Durham Inggris, Davies adalah ahli yang sering bekerja untuk berbagai perusahaan eksplorasi minyak besar dunia. Selain itu disebutkan dalam situs Universitas Durham (http://www.dur.ac.uk/earth.sciences/staff): “Richard Davies has spear headed the use of 3D seismic reflection data and visualisation in geoscience research, through publishing papers in highly regarded journals on a range of subjects as diverse as soft sediment deformation, igneous intrusions, silica diagenesis, continent-ocean fracture zones, petroleum geology and mud volcanism.” Adapun jurnal yang memuat penelitian ilmiah oleh para ahli ini, menurut website penerbit Elsevier adalah sebuah jurnal terkemuka yang telah berusia lebih dari empat dasawarsa: “… Earth and Planetary Science Letters has built up an enviable reputation. Its successful formula of presenting high-quality research articles with minimal delay has made it one of the most important sources of information in its field. The articles published reflect the great impact made on research in the geosciences by the use of successful research methods ...”

Berdasarkan data dan fakta tersebut, masyarakat kita agaknya perlu diberikan informasi yang benar bahwa lumpur Lapindo sebenarnya bisa dihentikan. Bangsa kita mempunyai ahli yang berpengalaman di bidang perminyakan, khususnya di bidang Pemboran (Drilling Operation & Drilling Engineering), yang berasal dari Institusi yang dapat diandalkan (ITB, Trisakti, UPN dan lain-lainnya). Selain itu, bangsa kita juga memiliki banyak tenaga ahli yang pengetahuan dan pengalaman kerjanya sangat memadai dan mampu menyelesaikan persoalan-persoalan sumur semburan liar (Blow Out/Under Ground Blow Out) dan bahkan memperoleh pengakuan di lingkungan Nasional dan Internasional.

Seharusnya pemerintah bangga memiliki para ahli yang berprestasi sekaligus masih mempunyai nurani yang mengajukan proposal untuk menutup semburan lumpur. Selain bangga, seharusnya pemerintah memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada para ahli yang ingin mengabdikan ilmu pengetahuannya untuk menutup semburan lumpur. Para ahli pengeboran berpengalaman puluhan tahun itu merasa yakin bahwa upaya penutupan sumber lumpur itu akan berhasil, tanpa melibatkan ahli dari luar negeri. Mereka sudah menyelesaikan banyak masalah seperti itu. Ir. Mustiko Saleh, yang pernah menjabat Wakil Dirut Pertamina, menceritakan pengalamannya pada awal 1980-an, saat dia menjalankan tugas di Pertamina Sumatera Utara. Waktu itu, pimpinan unit menyatakan akan mengundang Red Adair (USA) untuk mengatasi masalah itu. Tetapi, rasa nasionalisme Ir. Mustiko Saleh terpanggil dan menyatakan sanggup mengatasi. Dan, atasannya itu langsung menyetujui setelah menegaskan kesanggupan Ir. Mustiko Saleh. Ternyata dia berhasil dan timnya berhasil mengatasi masalah itu. Sikap atasan Mustiko Saleh itu adalah sikap pimpinan yang bermartabat, yang mempercayai kemampuan anak buahnya dan mampu mengambil keputusan yang tepat dalam waktu yang tidak lama. Sikap seperti itulah sesungguhnya yang harus dicerminkan dari pemerintah. Percaya pada kemampuan dan prestasi anak bangsa, serta mampu mengambil keputusan dengan tegas dan cepat.

Andai saja dalam waktu dekat pemerintah memberikan ijin untuk menutup semburan lumpur, tim tekhnis GMLL telah menyiapkan metoda-metoda untuk menutupnya. Metoda-metoda tersebut sebagai berikut:

· Menjinakkan sumur dengan memproduksikan air melalui beberapa sumur “relief wells.” Karena lebih mudah mengelola air di permukaan dibandingkan dengan mengelola lumpur, atau

· Mematikannya melalui proses ”dynamic killing” dengan memompakan lumpur berat, atau

· Mematikannya dengan cara meruntuhkan lapisan melalui ”peledakan” guna menutup lubang komunikasi sehingga aliran terhenti, atau

· Kombinasi dari metoda-metoda di atas.

Adapun biaya yang diperlukan untuk membunuh semburan lumpur tersebut masih relatif jauh lebih murah dibandingkan dengan kerugian yang diderita oleh propinsi Jawa Timur setiap tahunnya dan sampai saat ini masih belum jelas kapan semburan itu bisa berhenti. Hal ini terjadi karena lokasi sumur BJP-1 terletak di jantung dan sentra ekonomi propinsi Jawa Timur tersebut.

Untuk melengkapi tulisan di atas, bersama ini disampaikan nama-nama beberapa putra bangsa yang sudah berkecimpung di dunia perminyakan dengan pengalaman-pengalamannya yang panjang dan dahsyat. Mereka yang siap berjuang bersama membunuh semburan lumpur panas Lapindo, adalah:

Dr. Ir. Rudi Rubiandini R.S.

Lulus tahun 1991 dari Technische Universitaet Clausthal Jerman, bidang Teknik Pemboran Dalam, selama kuliah selalu mendapat nilai ”A” dan pada program Doktor-Ingeneur mendapat predikat ”Cum Laude.” Lulus tahun 1985 dari Institut Teknologi Bandung, bidang Teknik Perminyakan, menjadi lulusan pertama yang mampu menyelasaikan kuliah tepat waktu, selama kuliah pernah meraih penghargaan sebagai ”Mahasiswa Teladan.” Selama bekerja sebagai Dosen sejak tahun 1986 di ITB Departemen Teknik Perminyakan, pernah meraih penghargaan ”Dosen Teladan” tahun 1994 dan tahun 1998. Pernah menjadi “Sekretaris Jurusan Teknik Perminyakan ITB” tahun 1995-1998; ”Kepala Penerbit ITB” tahun 2005–2006; ”Direktur Utama PT LAPI ITB tahun 2006-2007; ”Direktur Operasi & Keuangan PT LAPI ITB” tahun 2007–sekarang. Penugasan dalam posisi non-struktural pernah menjadi ”Team Riset Teknologi LEMIGAS” 1993–2005; ”Penilai AMDAL, RPL/RKL Bidang Migas, KLH 2003–2006; dan tetap sebagai ”Ketua Laboratorium Teknik Pemboran TM-ITB sejak tahun 1991.

Selama karirnya telah puluhan kali bekerja untuk berbagai perusahaan di Indonesia sebagai konsultan bidang Migas. Misalnya yang berhubungan dengan bidang pemboran adalah: ”Evaluation of Horizontal Drilling in several PSC, 1992”; ”Evaluasi Penggunaan Bit PDC, PERTAMINA 1992”; ” Perubahan Rheology Lumpur Akibat Kontaminasi Elektrolit dan Perubahan Temperatur, PERTAMINA 1992”; “Perubahan Rheology Suspensi Semen Akibat Kontaminasi Elektrolit Dan Perubahan Temperatur, PERTAMINA 1992”; ”Evaluation of Horizontal Drilling in Indonesia, BKKA-Pertamina1992; ”Evaluasi Masalah Pemboran Eksplorasi Karangnangka, UEP-III, Pertamina 1995”; ”Study Drilling Expert System, PERTAMINA 1995”; ”Underbalanced Drilling in MOBIL-OIL Indonesia 2000-2001”; ”Development of AFE (Autorithy For Expenditure) Software, BP-Migas 2002”; ”Studi Pemboran dan Workover Berteknologi Tinggi, BP-Migas 2003”; ”Development of Drilling Design, PDSI 2003”; ”Development of DIS (Drilling Integrated System), ELNUSA 2004”; ”Development of Petroleum Software, PERTAMINA 2004”; ”Pembuatan SOP Drilling untuk PERTAMINA 2004”; ”Drilling Design Lapangan Matindok, PERTAMINA 2005”; ”Penelitian Oil Base Mud PERTAMINA 2005”; ”Disain Pemboran Multi-Lateral Lapangan Mudi, SANTA-FE 2005”; ”Penelitian Additive Pengembang untuk Cementing, PERTAMINA 2005”; ”Optimasi pemboran Eksploitasi Migas, DIRJEN-MIGAS 2005”; ”Evaluasi Casing Collapse di Sumur MSBY-01, KONDUR 2005”; ”Review PFFD (Bidang Pemboran) Lapangan West-Seno, BP-Migas 2005”; ”Review POD (Bidang Pemboran) Lapangan Banyu-Urip EXXON-PERTAMINA, BPmigas 2006”; ”Pembuatan Drilling AFE Evaluation Software, BPMIGAS 2006”; ”Pembuatan Software Drilling Design, PDSI 2007”; ”Pembuatan Software Drilling Optimization and AFE, PT ELNUSA 2007”; ”Disain ERD (Extended Reach Driliing) Lapangan Tiaka, MEDCO, 2008”; ”Pembuatan Software Mud-Design” PT ELNUSA 2008.

Selain itu juga aktif melakukan Penelitian di Bidang Migas dan menghasilkan karya Ilmiah Nasional dan Internasional lebih dari 50 buah. Di antaranya ”A New Formula For Estimating Drag and Torque Forces in The Curve of Lateral Section in Horizontal Drilling System, ASCOPE 1997”; ”Stress Corrotion Cracking AISI 420, 4140 and 1045 on Alloy Steel used in The Oil, Gas and Geothermal Industry SPE-50789”; ”Equation for Estimating Mud Minimum Rate for Cutting Transport in an Inclined-Until Horizontal Well SPE-57541”, ”New Additive for Improving Shear Bond Strength in High Temperature and Pressure Cement, SPE-62750”; ”New Formula of Surge Pressure for Determining Safe Trip Velocities, The SPE Asia Pacific Oil and Gas Confrence and Exhibition, Brisbane, Australia, 2000”;

Pakar dan peniliti migas ini juga sering menjadi pembicara di lebih dari 20 Pertemuan Ilmiah Nasional dan Internasional, dan pernah sebagai ”Keynote Speaker dalam Pertemuan International SPE bidang Pemboran mengenai BOREHOLE STABILITY, 1995,” dan pernah mendapat gelar ”Presenter dan Makalah Terbaik” pada Pertemuan Nasional IATMI tahun 2000, 2001, 2003, dan 2004.

Demi penyempurnaan pengabdian terhadap profesinya, Dr. Rudi telah membuat 7 buah peralatan penelitian secara profesional di bidang Teknik Minyak dan Gas bumi yang canggih dengan kualitas yang memenuhi standar, dan beberapa alat mempunyai kemampuann lebih, seperti penggunaan kontrol otomatis dan Data Acquisition menggunakan komputer. Peralatan tersebut adalah “HPHT Cement Curing Chamber”, “Cement Grinding Mild”, “Furnace 1500^o C”, “Proppant Tester”, “Adjustable Hydraulic Press”, “Computerized HPHT Triaxial Stress”, “Computeized Stirred Filtration Cell.”

Dari kecemerlangan pikir dan tangan dingin yang kreatif beliau, telah tercipta lebih dari 20 software dalam bidang Teknik Minyak dan Gasbumi yang sangat membantu Engineer dan operator di lapangan dalam melaksanakan tugasnya, seperti “3D-Multilateral Survey”, “Underbalanced Drilling”, “Disposal Water Injection”, “Production Integrated Software”, “Field Gas Deliverability.

Penerima “IATMI Award, sebagai Inovator Nasional” tahun 2002, juga aktif menularkan keahliannya melalui kurang lebih 200 kali Training dalam bidang Teknik Minyak dan Gasbumi, seperti Public Training maupun Inhouse Training di TOTAL, VICO, UNOCAL, CHEVRON, CALTEX, MOBIL, MAXUS, MEDCO, KODEKO, PERTAMINA, BP-Indonesia, dll. Tak lupa mengamalkan ilmunya untuk pekerjaan sosial yang diamanahkan kepadanya seperti: “Pimpinan Divisi Riset Teknologi IATMI–Pusat, 1995–1998; “Ketua IATMI Komda-Bandung, 1996–2002”; “Sekretaris Pakar Bidang Teknologi ICMI-Jabar, sejak 2005”; “Dewan Pakar PII- Nasional, sejak 2006”; “Ketua Tim Investigasi Independen Lumpur Lapindo, 2006”; “Sekjen Masyarakat Migas Indonesia, MMGI- Nasional, sejak 2007”; “Anggota TIKM (Tim Investigasi Kecelakaan Migas), sejak 2008”, dll.

Ir. Kersam Sumanta

Lulusan ITB jurusan Teknik Perminyakan. Bekerja di PERTAMINA selama 24 tahun. Aktif melakukan kegiatan pengeboran sumur–sumur di Sumatra Selatan, dan Jawa Barat dalam kegiatan eksplorasi dan pengembangan lapangan minyak/gas serta lapangan panas bumi. Bekerja di MOBIL Oil Inc. dari 1992 sampai 1997 (5 tahun). Bekerja di Shell Company in Indonesia dari 1997 sampai 2005 (7½ tahun).

Reputasi yang berkaitan dengan semburan liar, antara lain: Kepala Project Engineering Design untuk mematikan semburan liar sumur PT-29 di lapangan Pangkalansusu PERTAMINA Sumatra Utara bersama Mustiko Saleh pada tahun 1981, yang keseluruhan pekerjaan tersebut dikerjakan oleh putra bangsa Indonesia. Pelaksanaan ”dynamic killing method” yang pertama kali dilakukan oleh bangsa Indonesia melalui relief well dan dikombinasikan dengan fracturing method. Total waktu pekerjaan lebih kurang 3 bulan.

Kepala Projek Engineering Design untuk mematikan semburan liar sumur PSJ-A di lapangan Pasirjadi, Subang Jawa Barat PERTAMINA Unit EP-III bersama Robin Lubron dan Bambang Nugroho pada tahun 1984. Seluruh pekerjaan tersebut dikerjakan oleh putra bangsa Indonesia. Methoda yang dipakai adalah ”dynamic killing.” Total waktu pekerjaan 2 setengah bulan.

Kepala Project Engineering Design untuk mematikan semburan liar sumur KE-5 lepas pantai Madura lapangan KODECO tahun 1985. Pekerjaan tersebut dilakukan sambil mendidik atau melatih Drilling Engineer Korea. Methoda yang dipakai ”dynamic killing.” Pekerjaan di lepas pantai Madura adalah yang tercepat (mungkin di dunia) dalam pelaksanaan dynamic killing tidak lebih dari 1 bulan.

Berpartisipasi pada penanggulangan Under Ground Blow out di lepas pantai Bekapai Kalimantan Timur yang dioperasikan oleh Total Indonesie. Pada blow-out ini ada 7 buah sumur produksi di satu platform tenggelam. Turut serta pada penanggulangan Under Ground Blow out di sumur Mutiara-5 di daratan Kalimantan Timur yang dioperasikan oleh VICO Ind. Juga berpartisipasi pada sukses penanggulangan Under Ground Blow out di sumur eksplorasi Muara Tembesi dekat kampung Durian Luncuk Jambi, yang dioperasikan oleh PT. CALTEX Pacific Indo.

Assignment Khusus yang pernah diraih yaitu; Konsultan dalam bidang pemboran eksplorasi minyak/gas dan panas bumi bagi perusahaan minyak negara Philipina (PNOC) selama 8 bulan, sambil memberikan bimbingan dan latihan kepada para calon drilling engineer mereka dalam rangka kerjasama antara PERTAMINA dengan PNOC, dalam rangka bantuan G to G forum.

Hal-hal khusus yang menarik adalah melakukan pekerjaan operasional yang jarang dikerjakan oleh orang lain bahkan yang pertama kali dipraktekkan di Indonesia yaitu : Through tubing bridge plug tanpa rig untuk menyumbat 5 sumur gas tekanan tinggi di lapangan Musi Sumatra Selatan. Menanggulangi loss and kick dengan memasang bridge plug di lubang terbuka, di sumur eksplorasi Kandanghaur Jawa Barat. Mencoba penggunaan “Foam Cement” dengan nitrogen untuk menyemen casing 13 3/8 inci di sumur gas, di mana dialami hilang lumpur di zona yang relative dangkal. Desain berat adonan semen kurang dari 1 (lebih ringan dari air). Selubung berhasil disemen sampai kepermukaan.

Inovator handal ini juga sukses melaksanakan stimulasi pertama di indonesia dengan “Nitrogen Acid Stimulation” di lapangan Tugu Barat, Jawa Barat. Berhasil menghemat biaya sewa work-over rig untuk pekerjaan swabbing minimal 2 hari kerja. Jabatan terakhir yang disandang di BPPKA-PERTAMINA, adalah Kepala Dinas Pengembangan Gas seluruh Indonesia.

Ir. Robin Lubron

Menjadi karyawan Pertamina sejak tahun 1964 – 2001 dengan jabatan terakhir Kepala Divisi–Dit.EP/Hulu, tenaga Ahli perbantukan di JOB–Japex. Tim persiapan kerjasama Pertamina –Exon untuk pengembangan Gas Natuna. Koordinator penanggulangan semburan liar/creater wilayah Pertamina: Gantar–4, 1972, Ahli Lapangan, PSJ–1, Subang, CMS–1, CMB–10, BRG–10, Jambi, JNG-1, 1983, JTB–48–101, Koordinator Penanggulangan tenggelamnya Mooring Bouy di Balongan, Indramayu, Koordinator proyek re-engineering Pramumulih, Tim persiapan otonomi daerah bidang migas.

Ir. Mustiko Saleh

Lulusan ITB jurusan Teknik Perminyakan, Maret 1974. Menjadi, Junior Exploitation Eng DKKA Jakarta, 1974 s/d 1975, Junior Reservoir Engineer Dit. EP Jakarta,1975 s/d 1977, Field Engineer Pkl. Brandan UEP-I 1977 s/d 1979, Drilling Engineer Pkl. Brandan UEP-I 1979 s/d 1982, Ka. Teknik Ops.EPT Langkat-Pkl Susu UEP-I, 1982 s/d 1984, Ka. Eksploitasi Pkl. Susu UEP-I, 1984 s/d 1987, Ka. Sie Ekon EP BPPKA, 1987 s/d 1989, Ka. Project Economics EP BPPKA, 1989 s/d 1992, Ka. Dinas Pemanfaatan Gas Bumi Dit. EP, 1992 s/d 1993, Manajer UEP II-Sumatra Selatan, 1993 s/d 1995, General Manager EP Karangampel-Jawa, 1995 s/d 2000, Business Development Group Dit. EP (termasuk Pengembangan kegiatan di Afrika), 2000 s/d 2002, Direktur Operasi PT. Bumi Hasta Mukti, 2003–2004, Sekertaris Kom PT. PTMN PER 2004, Wakil Direktur Utama & COO PTMN, 2004–2006.

Mempunyai pengalaman khusus di bidang pemboran antara lain; aktif melakukan kegiatan pengeboran sumur–sumur di Sumatra Utara, Sumatra Selatan, dan Jawa Barat (1974–2002), bersama Tim Kerja PERTAMINA, MOBIL OIL dan Red Adair ikut mematikan Semburan liar di Arun melalui ”Dynamic Killing” di tahun 1978. Relief well di bor dengan menggunakan Rig dan personel dari PERTAMINA. Kepala Perencanaan dan Pelaksanaan penanggulangan semburan liar sumur PT–29 melalui ”dynamic Killing” di Pangkalan Susu Sumatra Utara–1982. Seluruh unsur Egineering maupun pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh PERTAMINA. Menyaksikan (witness) kejadian Under Ground Blow out di Sumur Rantau, PERTAMINA Unit EP–1, yang mati dengan sendirinya akibat runtuhan, bahkan Rig (menara pengeboran) tenggelam masuk kedalam perut bumi, Rantau–1982. Anggota tim ahli dalam penanggulangan Semburan liar (Under Ground Blow Out) sumur ST–79 di lapangan Sangatta, Kalimantan Timur, tahun 1982. Sumur mati dengan sendirinya akibat runtuhan yang menutup lubang jalur komunikasi yang terdapat di bawah tanah. Pimpinan Operasi Penanggulangan Semburan Liar (Under Ground Blow Out) di sumur JTB–201, Kaplongan Jatibarang, 2 Mei 1997. Sumur mati dengan sendirinya akibat runtuhan yang menutup lubang jalur komunikasi yang terdapat di bawah tanah. Chairman dari “Asia Pacific Drilling Technology Conference, 2002” di Jakarta yang diadakan oleh SPE (Society of Petroleum Engineers). Mengikuti konferensi Internasional yang diikuti negara-negara di Asia, Australia dan Amerika di bidang perminyakan.

Ir. Harry Eddyarso

Lulusan ITB jurusan Teknik Sipil tahun 1983 dan Magister Manajemen di Prasetiya Mulya Business School (2002). Selama 25 tahun meniti karier di industri migas, telah berkecimpung di dalam bidang keahlian pemboran (baik operations maupun engineering), supply chain management, HSE (Health, Safety, Environment) dan Crisis Management. Selama berkiprah di dunia pemboran, telah bekerja di Laut Jawa, Offshore Kangean, Offshore Australia, Prudhoe Bay-Alaska, Papua, dsb di berbagai jenis anjungan pemboran (land rig, heli-rig, swamp barge, jack-up, drillship dan semi-submersible rig). Terlibat langsung dalam pemboran sumur horizontal pertama di Indonesia, tepatnya di Bima Field, ARCO di pertengahan tahun 1980an. Terlibat langsung dalam “slot reclamation project” yang pertama kali berhasil di Laut Jawa untuk penghematan biaya anjungan lepas pantai. Sering memberikan pelatihan-pelatihan di bidang HSE. Aktif dalam berbagai kegiatan asosiasi di industri perminyakan (SPE, APMI, IPA-ESC, APPI).

Ir. Susila Lusiaga

Lulusan ITB jurusan fisika 1985. Mulai 2008 bekerja lepas sebagai tenaga konsultan di beberapa project pengeboran baik di drilling maupun project terpadu. Pernah ditugaskan menjadi Wireline logging Engineer di Kuwait, Abudhabi, Indonesia (Mundu), Bombay, Oman, Norwegia, Field Service Manager dengan penugasan di Indonesia (Prabumulih dan Duri). Staff Teknik dan Marketing di kantor pusat Paris. Offshore Rig Manager dengan penugasan di Dubai dan Abu Dhabi. Personnel Manager penugasan di Saudi Arabia membawahi Saudi, Kuwait dan Bahrain. Project Manager pada Project-Project Pengeboran Terpadu di Indonesia menjalankan project-project di lepas pantai Langsa, Sulawesi Tengah, Suban Barat dan Randu Blatung. Manager Recruiting untuk tenaga-tenaga ahli yang berpengalaman daerah Timur Tengah dan Austral-Asia berkedudukan di Dubai. (*)

[1] Berbagai media seperti Kompas (11/4), Koran Tempo (11/4), Suara Pembaruan (11/4), Jawa Pos (11/4), Koran Jakarta (12/4), dll memberitakan hal ini.

POLITISASI LUMPUR LAPINDO

2008-08-07T07:46:00.000-07:00

M. Yudhie Haryono

Setelah pemilu 2004, pemerintahan SBY-JK setidaknya memiliki empat pekerjaan besar yang harus diselesaikan. Keempatnya adalah kasus KKN Soeharto, penuntasan Amandemen UUD45, warisan KKN BLBI, dan tragedi Lumpur Lapindo. Jika tiga yang pertama merupakan warisan dari rezim lama maka tragedi Lumpur Lapindo adalah produk mutakhir pemerintahan SBY-JK.

Mengapa disebut produk mutakhir pemerintahan SBY-JK? Jawabannya karena pemerintahan SBYJK mengambil alih tanggung jawab PT. Lapindo Brantas menjadi tanggungannya dengan menganggapnya sebagai bencana alam dan membiayainya dengan APBN. Karena itu jika dilihat secara kronologis, logika ini menemukan argumentasinya. Kita catat, tragedi lumpur Lapindo dimulai pada 29 Mei 2006 di sumur BJP-1 milik PT Lapindo Brantas. Kemudian ditegaskan oleh Meneg KLH pada 9 Juni 2006 bahwa Lapindo bertanggungjawab atas tragedi tersebut. Selanjutnya pada 18 Juni 2006 Menteri ESDM menegaskan dengan data dan tanggungjawab yang sama pada Lapindo. Akhirnya, Aburizal Bakrie pada 21 Juni 2006 sebagai pemilik Lapindo mengaku bersalah dan menjadi ”penanggungjawab” tragedi tersebut yang dikuatkan oleh penetapan tersangka pengelola Lapindo oleh Polda Jatim pada 31 Juli 2006.

Sayangnya, perjalanan fakta historis ini diambilalih oleh pemerintah SBY-JK pada 8 Setember 2006 dengan membentuk TimNas yang akhirnya membelokkan cerita dan fakta. Sejak itulah, pengakuan dosa Lapindo dan pemiliknya terkubur oleh ”drama-drama baru” yang mempolitisasi tragedi Lapindo. Berubahlah alur sejarah tanggungjawab Lapindo ke negara dan kesalahan manusia menjadi ”bencana alam” dan makin menderitalah para korban semburan lumpur Lapindo.

Padahal, setelah hampir dua tahun, dengan kerugian total mencapai sebesar 33.2 Triliun karena sampai hari ini menenggelamkan 894ha, meliputi 10 desa dari 3 kecamatan di Kabupaten Sidoarjo plus tergenangnya 1,5 km ruas jalan tol dan berbagai jaringan fasilitas umum seperti listrik, pipa gas, telepon dan PDAM, serta berbagai fasilitas umum dan sosial lainnya maka pilihannya adalah ”membunuh sumur Lapindo” [Greenomics, 2007]. Pembunuhan ini menjadi kata kunci penyelesaian tragedi kemanusiaan yang maha dahsyat karena korbannya begitu banyak.

Karena itu—bahkan tanpa harus melihat penyebab sekalipun—apalagi data-data cukup akurat dari TimNas yang menyimpulkan bahwa pengeboran di BJP-1 sebagai penyebab kejadian sehingga menyisakan harapan untuk mematikan sumber semburan maka ”membunuh sumur Lapindo” adalah pilihan terbaik, murah, mudah, efesien dan pro korban.

Menurut Rudi Rubiandini [ahli perminyakan ITB], Mustiko Saleh [mantan wakil dirut Pertamina], Kersam Sumanta dan Rubin Lubron [keduanya ahli perminyakan Pertamina] gagasan membunuh sumur Lapindo dapat dilakukan dengan dua tahap. Pertama, membuat lubang komunikasi dari permukaan ke sumber semburan atau lebih di bawahnya, dengan memanfaatkan sumur BJP-1. Telah dicoba dengan menggunakan snubbing unit dan menara bor yang relatif kecil National-110 PDSI milik Pertamina untuk mereparasi sumur. Upaya ini pernah dilakukan oleh TimNas, namun karena di dalam lubang masih terdapat ”ikan” (peralatan yang terkubur di dalam sumur ialah pipa bor dan pahat) juga telah rusaknya selubung/casing (pipa pelindung lubang), usaha ini tidak berhasil. Tetapi pada saat snubing unit beroperasi telah berhasil melakukan ”Gyro Survey” untuk mengukur sudut kemiringan dan arah lubang sampai kedalaman ”puncak ikan di 2920 kaki.

Penggunaan snubing unit sebenarnya hanya untuk memanfaatkan adanya peluang waktu dan alat yang tersedia dan paling mudah diperoleh pada saat itu, meskipun snubbing unit bukan peralatan yang tepat untuk reparasi sumur.

Karena operasi mereparasi sumur BJP-1 ini gagal, maka selanjutnya harus membuat sumur baru yang jaraknya cukup jauh dan memiliki tanah stabil guna melakukan pemboran miring, yang dikenal dengan istilah relief well. Relief well ini digunakan untuk membuat komunikasi permukaan dengan sumber semburan, dan dengan melalui relief ini fluida/lumpur berat akan dipompakan untuk mematikan semburan yang terjadi pada sumur yang bermasalah tersebut (BJP-1). Karena itu sasaran dan arah dari relief well harus dapat masuk/ bersinggungan dengan sumur BJP-1 atau mendekati sedekat mungkin pada posisi kedalaman lapisan yang menjadi sumber semburan.

Pembuatan relief well pernah diupayakan, tetapi belum pernah tuntas sampai mencapai kedalaman yang dituju. Hal ini disebabkan karena berbagai hambatan yang jauh dari logika operasional pemboran, yang antara lain dukungan aliran dana yang tersendat (tidak lancar) yang ditenggarai bukan karena Lapindo tidak punya uang tetapi lebih disebabkan karena keengganan untuk membelanjakannya. Hal yang menjadi hambatan lain adalah kredibelitas Lapindo di mata para service kontraktor sudah sangat buruk, mereka menginginkan pembayaran di muka, karena takut pembayarannya terhambat. Yang paling parah adalah kualitas sumber daya manusia yang ada pada Lapindo sangat diragukan, ini terbukti mereka lebih percaya kepada konsultan asing dari pada kepada bangsanya sendiri, atau karena memang tidak punya ahli yang dapat dipercaya. Masihkah Lapindo punya jiwa dan semangat patriotisme/nasionalisme setelah 60 (enam puluh) tahun Indonesia Merdeka? Sebagai gambaran, Rig Century yang disewa dari Australia hanya bekerja efektif sekitar 2 bulan dari 6 bulan keberadaannya di lapangan. Lebih parah lagi, Rig kepunyaan Pertamina hanya memiliki kesempatan 2-3 minggu dari 5 bulan keberadaannya di lapangan, karena ada peralatan utama yang harus dipinjamkan kepada Rig Century. Ini suatu keanehan yang luar biasa suatu Menara Bor dikontrak dengan perlatan yang seharusnya dimiliki dan menjadi kesatuan dengan menara bor tersebut. ( seperti ”Orang mau manten tidak bawa keris”)

Tahap kedua yaitu mematikan sumber semburan. Cara yang dilakukan ada tiga yaitu: Pertama, menginjeksikan fluida/lumpur yang memiliki berat jenis tinggi sehingga ketika bercampur dengan cairan pada sumber semburan akan menghasilkan fluida yang mampu mengimbangi tekanan semburan.

Pada upaya penghentian semburan lumpur di Sidoardjo, perhitungan simulasi menghasilkan syarat keberhasilan mematikan semburan dengan metoda menginjeksikan lumpur berat akan berhasil bila sumur relief ini memiliki diameter casing terakhir minimal 9-5/8 inchi. Hal ini didasarkan kepada hasil simulasi tersebut bahwa kecepatan aliran pemompaan berkisar antara 120 samapai 150 barrel per menit. Bila diameter casing hanya dapat direalisasikan 7 inchi maka diperlukan 2 buah relief well.

Dua buah sumur relief well tersebut memiliki tugas sebagai berikut: Relief Well-1 bertugas melakukan pemboran vertikal terlebih dahulu sampai melewati zona yang bermasalah dan kemudian membor miring menuju sumber semburan di Banjarpanji-1. Bila casing terakhir 9-5/8 inchi berhasil dipasang, maka akan dicoba mematikan semburan dari sumur ini. Bila tidak bisa mematikan atau casingnya lebih kecil, maka kegiatan mematikan semburan harus dilakukan bersama-sama relief well-2.

Relief Well-2 dioperasikan bila relief well-1 tidak dapat mematikan semburan, dan dengan adanya relief well-2 ini keberhasilan untuk mematikan semburan lebih terjamin. Selanjutnya kita harus mematikan semburan dengan metoda dynamic killing. Teknologi yang menggunakan pendekatan tekanan hidrodinamik ini sudah sering dilakukan dalam operasi mematikan semburan liar (blow-out) di seluruh dunia. Konsepnya adalah memompakan cairan yang cukup berat, sehingga tekanan hidrostatis lumpur ditambah dengan gesekan dari aliran vertikal dari cairan di dalam sumur yang menyembur lebih besar dari tekanan formasi penyebab semburan.

Hasil dari simulasi yang dilakukan secara terus menerus disempurnakan dan didiskusikan dengan berbagai pihak yang kompeten di bidang ini, serta berpengalaman sebelumnya dalam mematikan sumur blow-out ternyata berhasil. Adapun tim yang terlibat dalam diskusi tersebut adalah: Boots & Coots Engineering (USA), Abel Engineering (USA), Tim ITB (Indonesia), pakar mantan staff PERTAMINA (Indonesia) dan pejabat BPMIGAS.

Dengan mengambil asumsi lubang telah membesar empat puluh (40) kalinya yaitu sebesar 25.000 barel, semburan diambil maksimum 750.000 barel per hari (520 bpm), dan densitas lumpur yang meluap sebesar 12,5 ppg, maka hasil kesimpulan yang diperoleh adalah: 1) lumpur berat yang dibutuhkan memiliki densitas minimal 22 ppg (pound per gallon). 2) volume lumpur berat yang harus disediakan minimal 15.000 Bbls. 3) pompa harus disediakan dengan kemampuan minimal mampu mengalirkan lumpur sebesar 120 Bpm (5.000 gpm atau 173.000 Bpd).

Kedua, bila dengan teknologi dynamic killing tidak mampu membunuh sumur Lapindo maka kita harus menggunakan teori memproduksikan air asin yang terproduksi dari lapisan bawah dipompa keluar menggunakan dua buah sumur relief well ke permukaan, sehingga tekanan yang selama ini mengangkat lumpur ke permukaan akan terkurangi dan akhirnya mematikan semburan lumpur yang tidak terkontrol.

Teknologi ini dibantu dengan memasang Pompa ESP (Pompa listrik yang terendam) dengan kemampuan sangat besar yang dimiliki teknologi produksi minyak. Dengan menggunakan dua buah pompa besar secara paralel maka akan secara signifikan mengurangi daya dorong lumpur ke permukaan dari lubang lama yang sekarang dilalui lumpur secara tidak terkontrol.

Kedua alternatif tersebut dapat saja dibalik bergantung kepada keadaan yang dijumpai pada waktu operasi, dengan pertimbangan-pertimbangan keadaan mana yang lebih efisien.

Ketiga, bila kedua usaha tersebut tidak berhasil membunuh sumur Lapindo maka metode terakhir adalah meruntuhkan lapisan di sekitar pusat semburan dengan menggunakan bahan peledak. Teknologi yang diprakarsai oleh Ir. Mustiko Saleh ini, didasarkan atas pertimbangan–pertimbangan sebagai berikut:

1. Penyebaran rekahan, ukuran rekahan bentuk rekahan tidak diketahui secara pasti (perlu survey 3 D seismic guna mengetahui geometri bawah tanahnya).

2. Berdasarkan pengalaman PERTAMINA dalam penanggulangan ”kejadian sejenis” (Under Groud Blow Out) di lapangan Rantau (1982), Lapangan Sangatta (1983) dan yang terakhir di lapangan Jatibarang (1997), di mana fluida yang keluar berupa gas Hydrocarbon. Under Ground Blow Out yang terjadi mati seketika dengan sendirinya sebagai akibat ”runtuhnya lapisan-lapisan tanah” secara alamiah dan menimbuni serta menyumbat rekahan yang ada.

3. Peruntuhan secara ”buatan” yaitu dengan peledakan dapat diaplikasikan di sumur BJP-1, yang akan menutup rekahan-rekahan yang saat ini terbuka.

4. Secara ekonomis metoda ini paling murah dan menguntungkan. Peledakan dapat dilakukan beberapa kali sehingga hasilnya efektif. Efektifitas peledakan ini tergantung dari kekuatan explosivenya, lokasi peledakan dan pelaksanaan relief wellnya.

Terlebih, kondisi bawah tanah seperti yang tergambarkan versi riset majalah National Geographic Magazine, January 2008 sangat kondusif terhadap metoda peledakan ini. Sebab, dengan adanya pergerakan lapisan tanah yang cepat maka peralatan pemboran yang akan dibangun harus dicegah untuk tidak akan mengalami pergerakan, keretakan, dan gangguan-gangguan lainnya seperti yang telah dialami sebelumnya. Untuk itu, agar relief well tidak terganggu maka harus diciptakan teknologi di mana keberadaan aliran lumpur tidak mengganggu, misalnya menggunakan teknologi peralatan pemboran yang biasa dipakai dalam pemboran di laut.

Seperti kita ketahui, di laut kita bisa menggunakan jack-up rig yaitu peralatan pemboran yang memiliki kaki bisa dinaik-turunkan dan posisi lantai bor bisa 40-50 meter di atas permukaan laut.

Jadi bila ketebalan lumpur hanya 10-30 meter saja, tentunya teknologi ini—yang dimodifikasi dan disesuaikan—dengan kondisi lumpur di Sidoarjo dapat menjadi solusi. Persoalannya adalah, adakah kemauan politik pro-kemanusiaan di tubuh pemerintahan SBYJK? Biarlah mereka yang menjawabnya. (*)

KEBOHONGAN (PUBLIK) YANG TIADA AKHIR

2008-08-07T07:45:00.001-07:00

Ir. Kersam Sumanta

Semburan lumpur panas Lapindo, telah 2 tahun berlangsung. Namun hingga kini tidak ada tanda-tanda yang jelas dari pemerintah yang mempunyai kewenangan untuk menentukan tindak lanjut penanggulangannya. Pemerintah tidak pernah mengeluarkan keputusan yang tegas, apakah lumpur tersebut akan dicoba untuk dimatikan atau akan dibiarkan saja sampai dia mati sendiri. Ada yang memperkirakan bahwa semburan tersebut akan berhenti sendiri setelah 30 tahun atau 150 tahun. Apapun alasannya, suatu kenyataan rakyat penduduk desa di sekitar lokasi sumur eksplorasi Banjarpanji yang terkena dampak langsung sebagai akibat semburan lumpur panas tersebut, tetapi secara tidak langsung seluruh masyarakat Jawa Timur terkena dampaknya. Jika seterusnya penanggulangan ini harus ditanggung oleh pemerintah, berarti seluruh warga Negara Republik Indonesia harus turut menanggung biaya dan pendanaannya, karena biaya tersebut harus dimasukan ke dalam RAPBN.[1] Dari mana Pemerintah punya uang kalau bukan dari warga rakyatnya?

Berbagai diskusi yang bertemakan “mencari akar permasalahan dan penanggulangan semburan lumpur panas Lapindo,” tidak pernah menghasilkan keputusan yang pasti. Yang muncul di media cetak dan media elektronik hanyalah berbagai kontroversi yang semakin membingungkan pengambil keputusan. Publik seakan-akan hanya diombang-ambingkan oleh perbedaan pendapat di antara geologis yang satu dengan geologis yang lainnya, antara para engineer, serta para pakar dan para politisi.

Yang sangat mengherankan penulis, ada seorang anggota “Tim Pengawas Penanggulangan Lumpur Sidoarjo” yang dibentuk oleh DPR yang mengaku profesinya sebagai “drilling engineer,” beliau pernah hadir pada suatu seminar yang diselenggarakan WALHI tanggal 29 Januari 2008 di Hotel Bidakara. Beliau menyebut dirinya sebagai pakar drilling dan pakar geologi alumni UNPAD[2] dan mengaku pernah bertugas di Cirebon. Tetapi ketika penulis tanya bertugas di pemboran sumur mana, beliau tidak ingat (mungkin beliau salah seorang wakil rakyat yang pelupa). Para petugas di lokasi pemboran, dari drilling superintendent sampai tukang gali parit di sekitar kolam pembuangan lumpur disebut petugas, tetapi yang disebut belakangan tidak pernah mengatakan dirinya pakar.

Ini adalah bukan kebohongan yang pertama yang penulis temui. Bahkan, para tersangka dalam kasus ini akan berusaha untuk berbohong kepada penyidik karena takut sanksi yang akan diterimanya jika dia berkata jujur. Hal itu wajar karena memang penyidiknya awam dalam bidang pemboran, tetapi mereka telah membohongi khususnya masyarakat yang dilanda musibah. Mereka tidak takut kepada Tuhan yang telah memberikan rahmat kepada mereka. Inilah yang menyebabkan penulis gerah. Fenomena tersebut sebenarnya sudah terekam dalam buku (mem) Bunuh Sumur Lapindo” pada bab yang berjudul “Bahkan Tuhan pun dilawan Lapindo.” Na’uzubillah min dzalik. Jadi tidak aneh kalau hanya masyarakat awam dalam dunia pemboran, para pejabat Negara, para pejabat publik dan para politisi dibohongi oleh mereka para pejabat Lapindo dan atau para pendukungnya.

Pada tanggal 29 Februari 2008 penulis diundang dalam simposium Nasional dengan tema “Mencari Solusi Dampak Lumpur Sidoarjo” yang diselenggarakan oleh Forum Masyarakat Jawa Timur di Surabaya. Tetapi yang penulis temui bukan solusi tetapi tetap saja kontroversi. Memang tidaklah mungkin suatu seminar menghasilkan suatu solusi yang pasti tanpa ada tindakan tegas dari pemerintah untuk berbuat sesuatu yang lebih kongkrit.

Dari majalah Tempo di dalam rubrik “Laporan Utama Lumpur Lapindo” halaman 28 sampai dengan halaman 39[3] dan Majalah TRUST[4] dengan judul “Mereka Sudah Keterlaluan,” sebenarnya dapat dijadikan masukan oleh pemerintah untuk membuat suatu keputusan yang tegas sehingga tidak membiarkan polemik berkepanjangan di masarakat.

Prof. Koesoemadinata menjelaskan dalam Seminar Nasional di Surabaya bahwa di Brunei Darusalam pernah terjadi semburan lumpur serupa dengan yang terjadi di Banjarpanji, ternyata dapat ditanggulangi dengan 20 buah relief well dalam waktu 27 tahun. Bedanya dengan di Banjarpanji yaitu semburan lumpur di Brunei Darusalam dioperasikan oleh Shell Brunei, dan dengan jujur Shell mengakui bahwa semburan tersebut karena kesalahan prosedur operasi, tetapi di Banjarpanji tidak ada yang mau mengaku, bahkan alam yang disalahkan.

Yang sangat sangat mengagetkan penulis pada seminar Nasional tersebut masih ada yang mengemukakan kebohongan-kebohongan yang dipresentasikan oleh beberapa orang presenter. Kebohongan yang mereka katakan pada seminar tersebut antara lain;

Pertama, semburan Lumpur panas Lapindo terjadi akibat gempa di Jogja yang terjadi pada tanggal 27 Mei 2006 dan menyebabkan terjadinya rekahan atau patahan di Banjarpanji, kemudian lumpur keluar melalui rekahan tersebut. Itulah yang dikatakan oleh pejabat Lapindo di depan publik.

Merujuk kepada Majalah Tempo[5], mempertegas bahwa tidak ada kaitan antara semburan lumpur di Banajarpanji dengan gempa di Yogjakarta dengan mengkonfrontasikan antara pernyataan pejabat Lapindo dengan penjelasan Kepala Badan Migas di Tretes yang bertolak belakang.

Andaikan pejabat Lapindo itu masih punya hati nurani, seharusnya dia sudah merasa malu karena sudah ditelanjangi oleh pernyataan Kepala BMG Tretes, yang membuka topeng kebohongan pejabat tersebut. Tetapi nyatanya tuduhan gempa bumi sebagai penyebab musibah semburan lumpur dilontarkan kembali pada seminar di Surabaya.

Prof. DR. Sukendar pada presentasinya di forum tersebut, menjelaskan dengan jelas bahwa patahan atau rekahan tidak disebabkan oleh gempa, tetapi gempa bisa terjadi sebagai akibat pergeseran lapisan tanah karena energi yang dilepaskannya.

Prof. DR. Koesoemadinata, dengan jelas pula mengatakan bahwa gempa di Jogja tidak mungkin menyebabkan rekahan lapisan bumi di Banjarpanji, karena letak Banjarpanji hampir 300 km sebelah timur Jogja, dan kekuatan gempa tersebut terlalu lemah untuk membuat rekahan di Banjarpanji. Hal ini dikuatkan oleh hasil penelitian Prof. Manga (Univ. of California USA) yang ditunjukan dengan grafik antara besarnya kekuatan gempa dengan jarak lokasi kerusakan, di mana Banjarpanji (Sidoarjo) ada di luar (di atas) garis batas kerusakan.

Artinya, kejadian di Banjarpanji tidak mungkin terjadi karena jarak Banjarpanji dari pusat gempa Yogja kurang lebih 300 km, kecuali kalau kekuatan gempa tersebut lebih besar dari 7.5 pada skala Richter. Dengan kekuatan gempa diatas 7,5 pada skala Richter sudah dapat dipastikan seluruh bangunan di kota Porong dan Sidoarjo akan musnah rata dengan tanah. Singkat kata, menuduh gempa sebagai penyebab semburan di Banjarpanji sama saja dengan usaha menutup matahari dengan telapak tangan.

Kalau masalah kebetulan di Yogja ada gempa dan 2 hari kemudian di Banjarpanji ada semburan lumpur, forum ilmiah ini bukan tempatnya untuk membicarakan kebetulan, demikian kata Prof. DR. Koesoemadinata di dalam forum tersebut. Kalau yang mengatakan bahwa semburan lumpur di lokasi Banjarpanji disebabkan karena gempa Yogja, memang karena dia belum tahu adalah wajar, tetapi kalau sudah diberi tahu oleh para pakar ilmu kebumian yang mempunyai reputasi internasional, dia masih bersikukuh mengatakan gempa bumi Yogjalah yang menyebabkan malapetaka di Banjarpanji, itu namanya sudah keterlaluan.

Salah seorang pakar geologi dari Universitas Trisakti menjelaskan azas kausalitas antara gempa bumi di Yogja dan semburan lumpur panas di Banjarpanji. Penulis jadi teringat cerita lelucon di Jawa Barat, “ada nenek hilang semalam, diketemukan kotoran macan ada ubannya,” kesimpulannya nenek sudah diterkam macan, pada hal nenek tersebut semalam pergi ke kampung lain karena dijemput anaknya. Penulis tidak tahu lagi, apa sebutan yang tepat bagi pakar yang ngeyel seperti itu.

Kedua, masalah desain selubung. Seorang Vice Presidents Lapindo mengatakan, desain selubung sudah sesuai dengan prosedur yang diperkuat oleh seorang senior staf bagian pengeboran LAPINDO.

Penulis yakin bahwa metoda yang disebut “Kick Tolerance Factor (KTF)” salah satu metoda yang digunakan untuk mendesain selubung, agar operasi pengeboran dapat dilakukan dengan aman, yang digunakan oleh Exxon-Mobil, dipakai juga oleh lapindo.

Di dalam metoda tersebut dijelaskan, bahwa:

1) Harga KTF harus lebih besar dari 1.0 ppg (pound per gallon) supaya jika terjadi kick penanggulangannya dapat dilakukan dengan aman;

2) Jika harga KTF lebih kecil dari 1.0 ppg tetapi lebih besar dari 0.5 ppg, pemboran dapat dilaksanakan dengan kehati-hatian dan pengawasan yang ketat;

3) Jika harga KTF lebih kecil dari 0.5 ppg, pemboran hanya boleh dilanjutkan atas seizin drilling superintendent saja.

Hasil perhitungan dengan menggunakan metoda tersebut untuk desain selubung di sumur Banjarpanji-1 adalah sebagai berikut:

Dengan kondisi selubung 13 3/8 inci yang disemen di kedalaman 3580 ft, dan hasil pengujian ketahanan formasi dengan cara “leak off test” (LOT) menunjukan harga 16.4 ppg, (laporan dari drilling kontraktor PT. Medici LOT=15.7 ppg). Berdasarkan data tersebut di atas, menghasilkan harga KTF= 0.47 ppg lebih kecil dari minimum. Bahkan jika menggunakan angka LOT 15.7 ppg seperti dilaporkan oleh drilling kontraktor maka harga KTF hanya 0.23 ppg.

Artinya, jika pemboran dilanjutkan sampai dalam akhir 10300 ft. resikonya sangat besar. Buktinya sangat nyata apa yang terjadi sekarang dan tidak terbantahkan lagi.

Medco, salah satu perusahaan minyak nasional yang menjadi partner Lapindo, telah menyarankan agar selubung 9 5/8 inci disemen di kedalaman 8500 feet, sebelum membor lebih dalam lagi. Jika saran Medco itu dilaksanakan maka harga KTF=1.37 ppg. sangat aman jika dalam pemboran pada trayek tersebut ada masalah operasional.

Jadi, jelas di sini siapa yang harus bertanggung jawab. Namun karena yang bertanggung jawab tersebut (dalam hal ini dijadikan tersangka) masih mengatakan “sesuai dengan prosedur,” adalah wajar. Karena ia akan berusaha menghindarkan diri dari jeratan hukum, tetapi ia telah berkhianat kepada kaidah-kaidah engineering dan hal ini sangat naïf.

Pada program pemboran sumur eksplorasi BJP-1 tertulis bahwa “setelah selubung 13 3/8’ akan dipasang selubung 11 ¾ inci di kedalaman 6100 feet dan selubung 9 5/8 inci akan dipasang di kedalaman 8500 feet.” Kenyataannya tidak seperti tertulis dalam program yang sudah disetujui oleh BP MIGAS.

Apakah penyimpangan dari program awal sudah disetuji oleh BP MIGAS atau memang tidak perlu mendapat persetujuan BP MIGAS, atau apakah BP MIGAS tidak punya kewenangan untuk mengawasi operasi para PSC/KKS, wallahu’ a’lam bi ash-shawab.

Vice President yang penulis sebut di atas juga mengatakan “sekarang sudah diputuskan oleh pengadilan bahwa Lapindo tidak bersalah. Karena itu, marilah kita hormati keputusan tersebut.” Penulis teringat waktu penulis di Sekolah Dasar ada satu peribahasa: “raja adil, raja disembah, raja lalim raja disanggah.” Apakah keputusan pengadilan yang tidak berdasarkan keadilan dan fakta yang benar perlu dihormati? Apakah keputusan pengadilan yang membebaskan pembalakan liar di Sumatera, yang telah menghancur leburkan sumber daya alam nasional, yang kemudian menuai protes manusia-manusia yang masih mempunyai hati nurani, harus dihormati? Na’uzubillah min dzalik. Pertanyaan penulis apakah beliau masih punya hati nurani?

Masihkah akan berkilah bahwa program selubung sudah sesuai dengan prosedur. Kebohongan apa lagi yang akan dipertunjukan?

Dalam satu tayangan televisi Vice President tersebut juga menambahkan pernyataan sebagai berikut: ”Lapindo telah melakukan segalanya, memberikan ganti rugi kepada penduduk yang terkena musibah, membuat bendungan/dam lumpur, memasukan bola bola beton kedalam lubang semburan dan membor 2 relief well, namun gagal dalam menghentikan semburan lumpur tersebut.” Dusta tentang relief well itu ibarat orang akan membangun rumah yang baru saja memasang fondasinya telah mengatakan dia telah selesai membangun rumahnya. Khusus untuk insersi bola bola beton biarlah para profesor di ITB yang menjadi guru besar para pakar bola beton yang tertawa nikmat. Dagelan tingkat tinggi yang tidak lucu telah dipertontonkan oleh Lapindo

Ketiga, kebohongan lainnya “semburan lumpur panas tidak keluar dari creater, tetapi keluar dari patahan.” Prof. Koesoemadinata berkomentar, Lapindo pasti tidak dapat menunjukan bahwa ada patahan pada peta seismik sebelum pemboran dimulai. Karena kalau ada patahan besar di sekitar lokasi Banjarpanji-1, alangkah keterlaluannya memilih lokasi di tempat yang dilewati patahan tersebut. Kalau setelah terjadi semburan lumpur teryata banyak garis-garis rekahan seperti patahan, yaitulah ciri khas yang disebut creater.

Pada laporan harian tanggal tanggal 1 Juni 2006, drilling super visor Wilem Hunila melaporkan adanya semburan terus-menerus keluar dari creater, dan meluber ke jalan dan ladang di sekeliling lokasi. Suatu pengakuan yang jujur.

Pada laporan tanggal 29 dan tanggal 30 Mei, crew berhasil mematikan semburan dengan memompakan lumpur berat 14.7 ppg mula2 130 bbls dan disusul dengan 100 bbls, dipompakan melalui rangkaian pipa bor. Semburan di creater menjadi berkurang atau hampir mati, hal tersebut hanya mungkin terjadi bila ada komunikasi antara sumur BJP-1 dengan creater. Jika tidak ada hubungan bagaimana mungkin. Apakah ini kebetulan?

Dari laporan harian pada saat menangani semburan dengan memompakan 200 bbls lumpur dengan berat 16 ppg melalui pipa bor dengan tekanan awal 1200 psi dan tekanan akhir 900 psi, ini berarti tekanan di bawah pahat di kedalaman 4241 feet sebesar 4728.5 psi yang lebih besar dari kekuatan rekah formasi yang hanya 3616.7 psi, dapat dipastikan formasi akan pecah. Mudah-mudahan DR. Ir. Doddy Nawangsidi sudah membaca laporan harian tersebut.

Apakah ini juga kebetulan? Kebohongan apa lagi yang mau dipertontonkan?

Keempat, masalah “mud volcano.” Pada laporan harian pemboran tanggal 1 Juni 2006, yang dibuat oleh Willem Hunila, analisa dari fluida yang keluar dari semburan yang dikerjakan oleh mud engineer dengan hasil sebagai berikut:

pH=7, Cl-=13500 mgr/ltr, oil=0%, water=100%

Jadi, yang keluar pada awal semburan jelas bukan lumpur. Fluida yang keluar belakangan ini berupa lumpur dengan komposisi 70% air dan 30% clay dan padatan lain, terjadi karena air formasi yang keluar dari lapisan pasir di kedalaman mulai dari 6200 feet menggerus serpih yang ada di atasnya atau serpih di belakang selubung 13 5/8 inci. Prof. Koesoemadinata pada papernya menamakan semburan lumpur tersebut sebagai “hot mud-spring.”

Pada papernya, (slide 14) beliau juga mengatakan: “banyak para ahli geologi berkesimpulan bahwa Lusi terjadi secara alamiah dengan membandingkan mud volcano yang ada di sekitar Jawa Timur. Mereka mendasarkan pendapatnya pada gejala permukaan saja dan sedikit mengenai bawah permukaan. Mereka tidak menghiraukan adanya masalah pada proses pemboran yang terjadi di dekat gejala tersebut. Mereka juga kurang paham adanya berbagai jenis gunung api lumpur. Suatu kasus yang baru saja terjadi tentang kecelakaan pesawat terbang Adam Air yang kecebur di perairan Sulawesi, banyak orang baik yang berkompeten atau orang awam sekalipun boleh berspekulasi tentang kemungkinan terjadinya kecelakaan tersebut, tetapi setelah diketemukan ”Black Box” dari pesawat naas tersebut dan dibaca oleh ahlinya (di Amerika?), ternyata hanya ada satu penyebabnya yang pasti adalah kesalahan manusia. ”Black Box” dalam pemboran sumur BJP-1 adalah semua data yang dicatat baik secara electronik atau manual, sebagian besar telah ada di tangan POLDA JATIM sebagai pihak penyidik, dan yang bisa membaca dan mengartikan catatan-catatan (Black Box) tersebut adalah para profesional drilling engineer yang loyal kepada profesinya dan masih punya hati nurani, karena black box tersebut adalah domain nya drilling engineers, bukan domainnya geologist atau wakil anggota DPR yang saya sebut di atas.

Pada “composite log” hasil analisa serbuk bor yang keluar dari awal sampai kedalaman 9277 feet, selalu diperoleh serbuk bor atau cuttings yang padat. WOB (weight on bit) pada waktu membor sampai kedalaman tersebut jelas ada besarannya. Karena, kalau pahat menembus lapisan yang sangat lunak seperti mud diaphir, pasti WOB akan turun sangat signifikan. Jadi, dari permukaan sampai kedalaman akhir tidak ada formasi yang disebut mud volcano atau diaphir.

Penulis sangat prihatin, jika kebohongan-kebohongan tersebut termakan oleh para petinggi Negara dan para wakil rakyat. Jika musibah ini dinyatakan sebagai bencana alam, Anda telah mendzolimi bukan hanya masyarakat Sidoarjo dan Jawa Timur saja, tetapi seluruh penduduk negeri ini harus membayar mahal atas kebohongan Anda.[6] Atau dalam peribahasa “siapa saja yang menyembunyikan kebenaran demi setumpuk uang, martabatnya lebih hina dari pada orang yang menjual tubuhnya demi sepiring nasi.” Penulis betul-betul sedih, karena kejujuran hanya ada dalam sinetron “Republik BBM.”

Semoga Allah SWT membukakan hati nurani para pembohong di negeri ini. Kepada para patriot yang masih mempunyai hati nurani, marilah kita beristiqomah untuk menegakan kebenaran Illahiyah yang haqiqi. Kita pasti tidak sendirian. Mengatakan yang benar meskipun hanya dalam hati, itu tandanya kita masih beriman. (*)

[1] Koran Tempo, 28 Februari 2008.

[2] Majalah Tempo, 9 Maret 2008, hal. 66.

[3] Majalah Tempo, 25 Februari 2008.

[4] Hal. 56 s/d 58.

[5] Tempo, 25 Februari 2008, hal. 35.

[6] Hizbut Tahrir Indonesia, edisi 394/Tahun XV hal. 3.

EXHAUSTING DOMESTIC REMEDIES?

2008-08-07T07:42:00.000-07:00

Dina Savaluna, SH

Lebih dari dua tahun lumpur Lapindo menggenangi puluhan desa di Sidoarjo. Kerugian yang diakibatkan oleh semburanpun secara nominal mencapai belasan digit. Berbagai upaya telah ditempuh melalui kerja-kerja advokasi, baik kampanye maupun jalur hukum di tingkat nasional. Tujuannya adalah untuk meminta pertanggungjawaban negara terhadap para korban serta menjerat siapapun yang bertanggung jawab atas peristiwa ini di hadapan hukum. Namun hingga kini segala upaya tersebut mengalami kebuntuan, kalah melawan Bakrie yang adikuasa. Kedua gugatan legal standing yang diajukan memenangkan Lapindo meskipun dengan argumen yang saling bertentangan satu dengan yang lain.

Tentakel Bakrie di tanah air menyapu bersih segala upaya di tingkat nasional yang telah ditempuh oleh pihak-pihak yang mengupayakan penegakan keadilan bagi korban. Fakta ini menimbulkan tanda tanya besar terhadap keadilan dan keberpihakan hukum kepada pihak yang lemah yang dalam konteks ini adalah korban lumpur Lapindo. Nasib korban sampai detik ini masih terkatung-katung. Harapan akan ganti rugi yang layakpun semakin pudar.

Posisi Bakrie sebagai orang terkaya dan juga seorang menteri yang kemudian dia sangat berpengaruh di Indonesia, mengakibatkan upaya advokasi di tingkat nasional hampir menemui jalan buntu. Sebuah fenomena yang sangat ironis, di mana seorang pejabat publik yang secara hakikat jabatan seharusnya menjadi pelayan kepentingan umum, justru menjadi bencana dan pelanggar utama terhadap hak-hak asasi rakyatnya.

Semakin buntunya upaya yang dapat ditempuh di tingkat nasional untuk memberikan keadilan kepada korban, menimbulkan sebuah kebutuhan yang mendesak akan sebuah terobosan advokasi menuju tingkat internasional. Upaya ini diharapkan dapat menjadi sebuah upaya efektif untuk dapat mendesak pemerintah menanggulangi lumpur ini dengan sungguh-sungguh.

Efektivitas tekanan internasional dapat kita lihat di dalam beberapa contoh kasus seperti Timor Lorosae[1], Aceh[2], dan Burma.[3] Keempat contoh kasus tersebut menujukkan bahwa Kampanye Internasional bukanlah usaha yang sia-sia. Di tengah kebuntuan kampanye lokal, dan ketidakberpihakan pemerintah pada kemanusiaan, tekanan internasional diharapkan mampu membawa angin segar pada penanggulangan luapan Lumpur ini. Dalam hal ini Persatuan Bangsa-bangsa (PBB) menyediakan suatu mekanisme monitoring yang dapat ditempuh oleh pegiat advokasi lumpur Lapindo; mekanisme ini dikenal dengan Special Procedure (prosedur khusus)

Special Procedure adalah salah satu bentuk dari mekanisme pemantauan Dewan HAM PBB terhadap penegakan HAM di Negara-negara anggotanya. Special Procedure dibentuk oleh Commission of Human Rights atau yang saat ini digantikan oleh Human Rights Council untuk menanggapi kondisi negara tertentu dan isu tematik tertentu. Dalam konteks kasus Lapindo, isu tematik yang dapat digunakan adalah isu Human Rights dan Transnasional Corporations of other business enterprises. Di mana untuk isu ini sekretaris Jenderal PBB menunjuk John Ruggie sebagai Perwakilan khususnya yang akan memberikan laporan langsung kepada Sekretaris Jenderal PBB (Special Representative of the Secretary General).

Berdasarkan Resolusi Nomor 2005/69, Special Representative of the Secretary General diberikan mandat, antara lain:

Mengidentifikasi dan mengklarifikasi standar tanggung jawab dan tanggung gugat perusahaan terhadap HAM untuk perusahaan transnasional dan entitas niaga lainnya.
Mengelaborasi peran negara dalam mengatur secara efektif dan menilai peran dari perusahaan transnasional dan entitas niaga lainnya terhadap HAM, termasuk melalui kerjasama internasional.
Meneliti dan mengklarifikasi akibat dari perusahaan transnasional dan entitas niaga lainnya dalam konsep seperti konspirasi dan wilayah dominasi.
Mengembangkan bahan dan metodologi untuk menyelenggarakan penilaian terhadap aktifitas perusahaan transnasional dan entitas niaga lainnya yang berdampak pada HAM.
Memadukan informasi-informasi spesifik tentang praktik terbaik dari Negara dan Perusahaan transnasional dan Entitas Niaga lainnya.

Melalui pertimbangan tersebut di atas, bukanlah sebuah ide yang buruk untuk mengundang Special Representative of Business and Human Rights tersebut untuk melakukan peninjauan terhadap kasus Lapindo. Berdasarkan mandatnya tersebut, diharapkan Special Representative dapat memberikan assessment-nya terhadap kondisi di Sidoarjo terkait semburan lumpur dan melaporkannya ke Sekretaris Jendral PBB untuk kemudian ke dalam agenda Sidang Umum PBB, di mana pemerintah Indonesia dapat dimintai keterangan akan kasus Lapindo ini dimuka sidang umum dan dipertanyakan kembali komitmennya terhadap penegakan HAM yang sudah merupakan kewajiban pemerinah sebagai anggota PBB dan sebagai negara peserta di dalam berbagai instrumen penegakan HAM internasional.

Independensi dari Mr. John Ruggie ini tidak perlu diragukan akan terkontaminasi oleh adidaya Bakrie, sehingga laporannya pun pasti akan independen dan berperspektif korban. Dengan dibicarakan di Sidang Umum PBB diharapkan dunia akan menyoroti tentang tragedi ini dan terus mendesak pemerintah untuk mengambil langkah-langkah kongkret penanggulangannya. Dan, bukan tidak mungkin dunia internasional akan memberikan bantuan kemanusiaan kepada para korban mengingat korban memerlukan bantuan mendesak untuk bertahan hidup.

Mengingat bahwa pemulihan kembali hak-hak ekososbud yang dilanggar merupakan kewajiban negara yang harus dipenuhi secara segera dan mendesak sesuai dengan klausul immediately effects, klausul progressive realization tidak bisa dipergunakan di kasus ini. Oleh karena itu, pemulihan hak para korban harus dilakukan dengan segera, dengan menggunakan seluruh sumber daya yang tersedia (maximum available resources). Namun, sudah dua tahun pasca semburan pertama, kewajiban negara tersebut diabaikan karena desakan politik dari berbagai pihak. Upaya menempuh keadilan lewat jalur hukum yang kandas baik perdata, pidana, maupun konstitusional, merupakan sebuah kegagalan pemerintah memberikan judicial remedies bagi para korban. Atas dasar Exhaustion of Local Remedies itulah Indonesia dapat mengajukan mekanisme internasional dengan menggunakan kaidah-kaidah internasional yang merupakan international customary law.

Dengan digunakannya mekanisme internasional ini, tidak berarti pemerintah dan Lapindo lepas dari tanggung jawab atas restitutio in integrum (mengembalikan keadaan sampai sesaat sebelum pelanggaran terjadi). Pemerintah dan Lapindo tetap harus menanggung atas seluruh pemulihannya. Namun, apabila menunggu niat baik dari Lapindo sebagai entitas niaga yang profit oriented dan pemerintah yang di bawah tentakel lapindo, nasib puluhan ribu korban yang terkatung-katung dipertaruhkan. Penggunaan mekanisme internasional ini diharapkan dapat membawa angin segar pada usaha penanggulangan lumpur dan menghadirkan secercah harapan di cakrawala Sidoarjo. (*)

[1] Di mana untuk pertama kalinya, rakyat East Timor memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri.

[2] Desakan Internasional membawa perjanjian damai Helsinski antara GAM dan Pemerintah RI. Jangan dilupakan juga bantuan untuk korban tsunami di Aceh atas nama Human Rights Solidarity

[3] Desakan internasional berhasil membuat junta membuka diri untuk bantuan kemanusiaan bagi korban Badai Nargis.

MENGEMBALIKAN HARAPAN KORBAN LAPINDO

2008-08-07T07:40:00.000-07:00

Roostien Ilyas

Pasal 20 dan 21 Konvensi Hak Anak (KHA) menyebutkan, seorang anak yang untuk sementara atau secara tetap kehilangan lingkungan keluarga... berhak memperoleh perlindungan khusus... atau mengizinkan sistem adopsi akan menjamin bahwa kepentingan terbaik dari anak akan merupakan pertimbangan yang paling utama.

Pasal tersebut dapat diterjemahkan bahwa anak tidak patut hidup telantar tanpa perlindungan, perawatan, pengasuhan, dan kasih sayang. Oleh karena itu, perawatan, pengasuhan, dan pendidikan anak adalah kewajiban agama dan kemanusiaan yang harus dilaksanakan mulai orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa, hingga negara.

Sayang, anak-anak Indonesia belum semua bisa tertawa gembira dan hidup dengan penuh harapan. Sebagian di antara mereka hidup dalam suasana muram, penuh tekanan, kehilangan kasih sayang, bahkan terancam masa depannya. Mereka adalah anak-anak korban Lapindo. Ribuan anak-anak mengalami tingkat depresi mengerikan akibat semburan lumpur.

Tanda-tanda depresi itu dapat dilihat dari cara bicara anak umur empat tahun yang sudah fasih meniru orang dewasa. Selain itu, mereka berbicara sangat kasar kepada orang tua dan orang yang lebih tua usianya. Cara mereka becanda juga sangat kasar. Alur hidupnya tidak terkontrol. Jika dibiarkan, mereka pasti akan menjadi lost generation.

Pada 2007, ketika penulis mengawali pendirian Trauma Center bagi anak korban Lapindo, kondisi mereka sangat memprihatinkan. Anak-anak yang seharusnya berhak bermain dan belajar itu telantar bersama hilangnya tempat tinggal.

Suasana penuh kemarahan dari lingkungan di pengungsian telah mengganggu psikologis mereka. Sehari-hari yang terdengar hanya sumpah serapah dari warga yang marah dan kecewa. Belum lagi mereka sering dengan mudah menyaksikan orang tua melakukan hubungan suami-istri.

Ketika datang bermain di Trauma Center, bisa terlihat dari raut wajah dan tatapan anak-anak itu bahwa perhatian mereka terpecah. Di balik keceriaan khas kanak-kanak, mereka sebenarnya menyimpan trauma, ketakutan, dendam, dan rasa putus asa akibat luapan lumpur Lapindo.

Yang paling berbahaya adalah mulai munculnya rasa kebencian di pikiran bawah sadar mereka. Kebencian terhadap suatu golongan, dendam terhadap status sosial yang berbeda (yang tidak terkena bencana), dan orang-orang kaya. Sebab, dalam penangkapan mereka, orang-orang kayalah yang menyebabkan mereka hidup menderita.

Depresi itu terjadi karena situasi ketidakpastian. Baik itu ketidakpastian berhentinya semburan lumpur maupun ketidakpastian penanganan terhadap mereka. Dari pengalaman penulis mendampingi anak-anak di pengungsian Sidoarjo, tidak ada tindakan dari pihak Lapindo Brantas atau pemerintah memedulikan nasib mereka. Dengan kata lain, tampak nyata terjadi pembiaran terhadap penderitaan yang mereka alami.

Keadaan mengajarkan kepada mereka bahwa kemarahan, sumpah serapah, bahkan kekerasan adalah sesuatu yang wajar. Orang tua mereka yang putus asa dan marah tidak perlu menceritakan apa yang terjadi. Dengan sendirinya, anak-anak menyerap situasi anomali itu ke dalam perilaku dan kebiasaan mereka. Karena itu, tidak heran jika keyakinan mereka terhadap keberadaan Tuhan juga tererosi bersama tenggelamnya rumah mereka. Mulut mereka memang masih bisa diajak berdoa, namun tampak itu dilakukan dengan setengah hati.

Dalam kondisi yang serbasulit, moralitas seolah menjadi standar yang tidak layak diterapkan. Munculnya prostitusi anak, bahkan mungkin trafficking anak di mata orang tua korban Lapindo, bisa saja terpaksa dianggap solusi bagi defisit finansial mereka.

Tak Membuka Mata

Toh tetap saja ironi itu tidak membuka mata para pengambil kebijakan. Bukan saja ketidakjelasan kapan luapan akan dihentikan, recovery atas fisik dan psikis korban juga tidak ada dalam agenda pemerintah atau pihak Lapindo. Padahal, anak-anak dan juga perempuan adalah pihak yang paling rentan dalam hal itu. Mereka rapuh secara fisik dan sosial. Dampak dari ''kejahatan kemanusiaan'' dalam bentuk pembiaran dan pengabaian oleh negara, antara lain, hilangnya hak hidup, hak tumbuh kembang, hak dilindungi, dan hak partisipasi pendidikan.

Ketakutan mereka terhadap lumpur panas telah mengendap menjadi masalah psikologis yang akan mereka bawa seumur hidup. Dan, reaksinya mungkin baru terlihat 5-10 tahun mendatang, saat mereka dewasa dan menggantikan generasi yang telah menyengsarakannya. Saat ini saja mereka telah bertingkah laku seperti orang dewasa dalam hal penggunaan kata-kata kasar dan guyonan dengan nada sarkastis. Padahal, mereka siswa SD. Selain itu, mereka menjadi malas belajar karena lingkungan sekolah bercampur di tempat-tempat darurat.

Anak-anak adalah bapak masa depan. Siapa pun yang berbicara tentang masa yang akan datang harus berbicara tentang anak-anak. Jika mereka tumbuh di tengah masyarakat yang sedang mengalami depresi masal, bagaimana wajah bangsa ini pada masa depan?

Bangsa Indonesia yang, konon, menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, namun ternyata pemerintahnya tidak tergerak ketika harkat kemanusiaan warganya terampas.

Para pejabat negara seharusnya merasa malu dan meminta maaf atas kejahatan kemanusiaan yang mereka lakukan. Pemerintah telah lalai terhadap amanat rakyat. Jika tidak mampu menekan Lapindo untuk menutup semburan lumpur, setidaknya negara bisa memaksa untuk mendahulukan penanganan ribuan manusia yang menjadi korban, khususnya anak-anak dan perempuan.

Peringatan Hari Anak Nasional 23 Juli 2008 ini perlu menjadi momentum yang paling tepat guna membulatkan komitmen kita dalam mengembalikan harapan dan impian anak-anak korban Lapindo yang sudah terendam lumpur.(*)

IBU PERTIWI DIPERKOSA

2008-08-07T07:39:00.001-07:00

Dra. Arie Koen Soelistijo, Msi

Indah dan permai bagaikan intan permata

Tanah airku tanah pusaka ibuku

Slama hidupku aku setia padamu (Tanah Tumpah Darahku)

Tanahku yang kucintai

Engkau kuhargai (Tanah Airku)

Tempat berlindung di hari tua

Tempat akhir menutup mata (Indonesia Pusaka)

Subur tanahmu subur, ya subur

Kami cintakan selama umur, ya umur (Indonesia Subur)

Puja puji dalam syair lagu di atas itu sangat tepat sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan yang telah melimpahkan karunia tempat hidup yang tak ternilai. Betapa mulia para penggubahnya yang telah mengajak setiap insan negri untuk tahu diri. Tanah elok subur tempat berteduh menyatunya semua mahluk hidup dalam dinamika kehidupan, sejak lahir hingga hayat berakhir. Dipadu dengan melodi yang indah mendayu, terasa menyentuh menggelayut relung kalbu. Maka, lengkaplah sudah rasa tertumpah, cinta tulus pada alam Ibu Pertiwi pemberi kehidupan.

Lagu tersebut merupakan ekspresi kebebasan dan kebanggaan menjadi bangsa yang bermartabat tinggi, serta ekspresi kesetiaan tanpa pamrih. Sejak itu warga negri sepakat dengan penuh harap menyongsong masa depan yang gemilang, rukun damai beradab dan berkeadilan. Saling menyintai antar sesama, saling menghormati, menolong, serta dalam rengkuhan ayoman pemerintah yang adil dan bijak, berwibawa “gung binathara.”

Namun, apa yang terjadi setelah lebih setengah abad negara bangsa ini tegak? Ibu Pertiwi dihimpit nyeri. Tak ada lagi kehangatan di ketiak sayapnya. Wajah porak poranda di mana-mana. Manusia-manusia drakula telah mengobrak-abrik serta menghisap darahnya. Bumi loh jinawi Porong Sidoarjo telah berubah menjadi neraka di jantung Jawa Timur. Rahim Pertiwi telah diperkosa. Anak haram berupa hamparan lautan lumpur panas berbau busuk itu telah lahir di sana bernama Danau Lumpur Lapindo.

Si pemerkosa tak juga mau mengakui perbuatannya entah sampai kapan. Sejumlah anak negri telah bermimikri menjadi pemegang berbagai wewenang kekuasaan dan penguasaan sekaligus penjajah bangsa sendiri. Betapa congkak dan mentang-mentangnya mereka terhadap kawula alit yang menengadah tak berdaya. Bagi mereka, “di mana bumi dipijak di situ manusianya diinjak.” Mereka bagai preman jalanan yang melakukan apa saja sesuai kehendak. Di kampung, pelaku pemerkosa dikejar hingga tertangkap, dituntut pengakuan dan tanggung-jawabnya, dihakimi beramai-ramai meski telah mengaku. Para pemerkosa bumi Porong Sidoarjo itu melenggang dengan tenang, nampang di mana-mana, tidak ada yang mengejar, tidak ada yang menghakimi, tidak ada rasa bersalah.

Usaha menyedot menghisap manisnya madu Pertiwi Sidoarjo itu dilakukan dengan sengaja mengabaikan prosedur dan program yang sudah ditentukan, untuk mengurangi biaya operasi. Sama sekali tidak dipikirkan akibat fatal yang akan terjadi yaitu akan membunuh lingkungan seisinya. Suatu korupsi yang sungguh sangat telanjang. Justru pengeboran di dekat permukiman dan infrastruktur, unsur keselamatan mengharuskan kehati-hatian yang sangat besar dan cermat. Prinsip-prinsip ilmiah profesionalisme yang ideal, terpuji, yang menjunjung tinggi kejujuran telah dikalahkan oleh hasrat tamak di luar perikemanusiaan. Betapa kebohongan dan moral bobrok telah dipertontonkan secara nyata.

Kesalahan ini tak diakui bahkan diingkari. Dengan muslihat yang sistematis, opini digiring seolah petaka itu akibat bencana alam gempa Jogya. Satu dosa besar diikuti dosa-dosa besar berikutnya. Ini adalah suatu usaha yang melacurkan intelektualisme. Petaka itu takkan terjadi bila ada pengawasan yang ketat dan jujur dari institusi pemerintah terkait. Bebas dari pengawasan bukan berarti luput atau kecolongan tapi kekompakan yang manis antara pemegang kekuasaan dan penguasaan, ahli jarah wal jama’ah. Pemerintah lebih memilih mengipasi pengusaha yang haus keserakahan daripada mengayomi kawula negri yang berjuang untuk sepiring nasi buat hari ini. Pemerintah sebagai panglima tidak sigap dan cerdas bertindak sejak awal petaka terjadi, hingga kian membesar dan menganggap sudah dilakukan usaha-usaha untuk mengatasi dan dianggap gagal. Lagi-lagi penipuan yang di”amien”i pemerintah. Hanya karena rasa ewuh pakewuh lantaran si pemilik perusahaan adalah bagian dari penguasa maka petaka itu dibiarkan hingga lebih dari dua tahun. Suatu pembiaran yang disengaja yang sungguh melanggar hak asasi manusia. Suatu tindakan yang benar-benar menelanjangi martabat bangsa di mata dunia.

Bak Yang Dipertuan Agung, Raja Diraja, apa yang menjadi sabda itulah kehendaknya. Persetan dengan yang lain. Persetan dengan semua yang tenggelam dalam Danau Lumpur Lapindo haram itu. Persetan dengan para korban. Persetan dengan kerugian. Mata kepala dan mata hatinya telah buta, demikian pula telinga kepala dan telinga hatinya telah tuli. Mungkin jenis manusia seperti ini yang disebut dalam (Q.S. Al Baqoroh 7): Khotamallahu ‘ala qulubihim wa’ala sam’ihim wa’ala abshorihim ghisyawatuw walahum ‘azabun azhiim. (Artinya: Allah telah mengunci mati hati dan pendengaran mereka, dan penglihatan mereka ditutup, dan bagi mereka siksa yang amat pedih/berat).

Mereka seperti orang-orang yang disebut itu takkan lagi mendengar merdu mengharunya lagu-lagu pujian bagi negri pujaan. Lagu yang tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan, dilantunkan oleh anak negri yang menyerukan keadilan, memerangi kedholiman serta menjunjung tinggi kejujuran. Di masa nanti akan tergubah lagu-lagu kutukan, cemoohan yang menyebut mereka sebagai penjahat kemanusiaan, penindas bangsa, penjajah yang serakah. Lagu kutukan itu akan diteriakkan oleh penerus anak negri yang memendam dendam berkepanjangan. (*)

SALAH KAPRAH NEGARA

2008-08-07T07:36:00.000-07:00

Ir. Ali Azhar Akbar

Perdebatan ramai mengenai penyebab semburan lumpur Lapindo yang masih marak hingga sekarang adalah antara bencana alam atau human error. Debat kusir ini tidak hanya marak di kalangan masyarakat umum atau politisi, namun juga merambah ke kalangan pakar perminyakan dan para geologist. Pihak yang menyatakan penyebabnya adalah bencana alam, melandaskan teori dan analisisnya dengan mengacu kejadian gempa di Yogyakarta dua hari sebelum terjadi semburan. Menurut mereka, gempa Yogya tersebut menyebabkan terjadinya rekahan atau patahan di Banjarpanji I, kemudian lumpur keluar melalui rekahan tersebut. Sedangkan pihak pro human error, termasuk hasil analisis Prof. Ricard Davies, semburan lumpur tidak ada hubungan sama sekali dengan kejadian gempa Yogya. Namun, semburan lumpur terjadi semata-mata karena murni kesalahan pengeboran.

Dalam kaitan tersebut, penulis ingin mengajak mengingat kembali tentang pengertian bencana alam, yang selama ini dipergunakan sebagai “tameng” pihak Lapindo. Pasal 1 angka 1 Undang Undang No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (UUPB) memberikan pengertian mengenai bencana, yaitu:

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Berdasarkan uraian dalam pasal 1 angka 1 UUPB tersebut dapat kita simpulkan bahwa “bencana adalah segala peristiwa yang mengakibatkan gangguan terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat.” Sedangkan, bencana dapat dikategorikan ke dalam tiga bentuk berdasarkan penyebabnya, yaitu:

bencana alam, adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan olehalam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.(UUPB Pasal 1 angka 2)
bencana karena faktor nonalam, adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. (UUPB Pasal 1 angka 3)
bencana karena faktor manusia, adalah bencana sosial yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror. (UUPB Pasal 1 angka 4)

Ketiga jenis tindakan tersebut bisa disebut bencana jika mengakibatkan kerugian harta benda, dampak psikologis, bahkan sampai menimbulkan korban jiwa manusia.

Mengenai jenis bencana yang kedua ini, UUPB sama sekali tidak memberikan rincian pengertiannya. Di dalam pasal 1 angka 3 tersebut hanya diberikan contoh, salah satunya berupa gagal teknologi. Bencana gagal teknologi, biasanya disebabkan oleh kegagalan, baik kesengajaan, kesembronoan, maupun ketidak sengajaan dari sebuah perusahaan. Karena itu, bencana jenis ini sering disebut sebagai bencana perusahaan.

Secara garis besarnya, bencana perusahaan dapat diartikan sebagai bencana massal yang diakibatkan oleh tindakan perusahaan industri, baik karena ketidaksengajaan, kelalaian, atau ketidakmampuan secara ilmu pengetahuan dan teknik dari perusahaan yang bersangkutan. Dengan kata lain, bencana industri atau bencana perusahaan adalah bencana yang penyebabnya berakar pada produk (hasil) dan proses produksi dan industri.

Peristiwa bencana yang banyak digunakan orang sebagai contoh bencana perusahaan adalah bencana Bhopal di India, yang merupakan bencana perusahaan yang paling buruk yang pernah terjadi. Peristiwa ini diakibatkan oleh bocornya bahan kimia beracun dari psabrik Union Carbide yang mengakibatkan meninggalnya 3000 orang sebagai akibat langsung, dan kemudian mencapai lebih kurang 15.000 orang sebagai akibat penyakit yang berhubungan dengan racun yang bocor tersebut. Bencana tersebut mengakibatkan penghuni wilayah tersebut, baik manusia maupun hewan, mengalami permasalahan kesehatan yang berat sampai sekarang.

Contoh kedua adalah bencana Minamata. Bencana ini disebabkan oleh pembuangan senyawa merkuri di teluk Minimata, Jepang. Yang dianggap bertanggungjawab atas pembuangan senyawa merkuri yang mengakibatkan polusi tersebut adalah the Chisso Corporation, sebuah perusahaan pupuk kimia, yang kemudian berubah menjadi perusahaan petrokimia. Pembuangan senyawa merkuri tersebut dilakukan selama kurun waktu tahun 1932 sampai dengan 1968. Diperkirakan lebih dari 3.000 orang menderita berbagai perubahan wujud (deformities), gejala keracunan senyawa merkuri, atau meninggal yang disebabkan oleh apa yang kemudian disebut sebagai penyakit Minamata.

Contoh ketiga adalah ledakan penyulingan minyak di kota Texas. Peristiwanya terjadi pada tanggal 23 Maret 2005, di mana pada waktu itu terjadi ledakan pabrik penyulingan minyak milik British Petrolium di kota Texas. Dalam bencana tersebut, lebih dari 100 orang terluka dan 15 orang dipastikan meninggal dunia, termasuk pejabat Fluor Corporation dan British Petroleum sendiri. BP mengakui bahwa pejabatnya ikut berperan di dalam terjadinya peristiwa tersebut.

Lumpur Lapindo bencana alam atau bukan?

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, di mana bencana perusahaan berarti bencana massal yang diakibatkan oleh tindakan perusahaan industri, baik karena ketidaksengajaan, kelalaian, atau ketidakmampuan secara ilmu pengetahuan dan teknik dari perusahaan yang bersangkutan maka untuk menentukan apakah bencana semburan lumpur panas Lapindo merupakan bencana alam atau bencana perusahaan, harus dilihat dan dianalisis dari peristiwa yang mengakibatkan timbulnya bencana tersebut.

Dari rangkaian peristiwa yang terjadi, dapat digambarkan bahwa kronologinya adalah sebagai berikut:

26 Mei 2006,

Pukul 05.00

Pengeboran dilanjutkan dari kedalaman 8980 ft sampai 9090 ft
Pengeboran dilanjutkan dari kedalaman 9090 ft sampai 9230 ft, terdeteksi adanya kandungan H₂S (25 ppm pada Shale Shaker)
Pengeboran dilanjutkan dari kedalaman 9230 ft sampai 9277 ft

27 Mei 2006,

Pukul 05.00 – 07.00

Pemboran dilanjutkan sampai kedalaman 9283 ft, trayek lubang 12 ¼ “ dengan densitas Syntethic Drilling Fluid (SDF) 15.0 ppg

Pukul 07.00 – 11.00

Mempersiapkan tambahan 4 stand Drill Pipe.

Pukul 11.00 -13.00

Melanjutkan pemboran dari kedalaman 9283 ft – 9297 ft.
Terjadi Total Loss

Pukul 13.00 – 17.00

Mempompa 60 bbls LCM untuk menutup zona lumpur yang hilang
Mencabut 4 stand DP sampai kedalaman 8737 ft dan memantau sumur.

Pukul 17.00 – 00.00

Menyiapkan 600 bbls lumpur baru debgan densitas 14,7 ppg

28 Mei 2006,

Pukul 00.00 – 05.00

Penarikan pipa dari 8737 ft sampai 8100 ft, terjadi kelebihan beban sebesar 30.000 lbs
Sirkulasi pada kedalaman 8100 ft. Hanya kembali 50 %
Penarikan dilanjutkan hingga 4500 ft.

Pukul 05.00 – 08.00

Penarikan pipa dilanjutkan hingga 4241 ft
Adanya peningkatan volume lumpur menandakan adanya well kick
Terdeteksi adanya gas H₂S yang tinggi sekitar 500 ppm

Pukul 08.00 – 12.00

Mengevakuasi personel.
Tutup sumur, killing well dengan lumpur 14,7 ppg dengan menggunakan metoda volumetrik.
Lumpur pemboran terus mengalir hingga densitasnya menjadi 8,9 ppg.
Sumur berhasil dimatikan, namun telah terjadi kehilangan lumpur sejak pukul 05.00 sebesar 300 bbl.

Pukul 12.00 -20.00

Pipa terjepit akibat clay swelling (mengembangnya clay akibat bereaksi dengan air)
Pipa tidak dapat digerakkan lagi
Mencoba untuk melepaskan pipa dengan kekuatan 400.000 lbs dan memutar sebesar 10.000 lb-ft; namun tidak berhasil.

Pukul 20.00 – 22.00

Mixed 50 bbl, 14,7 ppg, 95/5 OWR HIVIS pill

Jam 22.00 – 02.00

Mempompakan 40 bbl lumpur HIVIS

29 Mei 2006,

Pukul 02.00 – 03.30

Persiapan free point indicator

Pukul 03.30 – 04.30

Terdeteksi adanya kandungan H₂S dipermukaan 35 ppm pada saat mempersiapkan alat.

Pukul 04.30 – 05.00

Muncul gelembung gas H₂S 5 ppm pada 150 m dari lubang sumur.
Muncul semburan pertama kali diperkirakan sampai ketinggian 25 ft dengan frekwensi setiap 5 menit.

Lumpur Lapindo, siapa yang harus bertanggungjawab?

Masalah siapa yang harus bertanggungjawab, tergantung pada pemeriksaan pengadilan yang akan menentukan siapa yang bersalah. Namun demikian, sebelum hakim menentukan siapa yang bersalah, pihak-pihak yang berpotensi bertanggungjawab harus diperiksa semua. Mereka adalah:

1. Perusahaan (badan hukum)

2. Pengelola, dalam hal ini terutama direktur maupun orang lain yang berhubungan dengan penyebab terjadinya bencana (dalam kasus lumpur Lapindo adalah terjadinya semburan lumpur panas), dan

3. Petugas pengawas

Apakah perusahaan, yang jelas bukan manusia, dapat dimintai tanggungjawab?

Dalam hukum Indonesia, selain manusia, dikenal juga istilah orang (merupakan terjemahan dari kata person). Antara manusia dan orang mempunyai pengertian yang berbeda. Orang adalah subyek hukum. Artinya pemangku hak dan kewajiban hukum, suatu entitas yang dapat menuntut dan dituntut dimuka hakim. Sementara itu, pemangku hak dan kewajiban hukum ada dua, yaitu manusia (orang alamiah) dan badan hukum (orang non-alamiah). Karena itu, sebagai pemangku hak dan kewajiban, perusahaan yang berbadan hukum (PT) dapat dimintai tanggungjawab hukum, sebagaimana halnya manusia. Hal ini juga dapat kita lihat dari ketentuan pasal 1 angka 21 UUPB yang berbunyi: “Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.”

Apa dasarnya Lapindo Brantas Inc. harus bertanggungjawab?

Ada dua alasan mengapa Lapindo Brantas Inc. yang mengalami kegagalan teknologi serta berakibat timbulnya bencana harus bertanggungjawab. Pertama, kegagalan teknologi yang berakibat bencana, yang berarti mengakibatkan masyarakat kehilangan sumber kehidupan, tempat tinggal, dan sebagainya merupakan pelanggaran hak yang dijamin oleh undang-undang, yang salah satunya terdapat didalam Pasal 26 ayat (1) – (3) UUPB yang menyatakan:

(1) Setiap orang berhak:

a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana;

b. mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana.

d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;

e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan

f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.

(2) Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.

(3) Setiap orang berhak untuk memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi.

Kedua, sudah menjadi kewajiban setiap lembaga usaha untuk melakukan tindakan penghati-hatian, sehingga tindakannya tidak memicu terjadinya bencana. Hal ini terdapat di dalam pasal 40 ayat (3) UUPB yang menentukan bahwa “Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi yang menimbulkan bencana dilengkapi dengan analisis risiko bencana sebagai bagian dari usaha penanggulangan bencana sesuai dengan kewenangannya.” Hal ini dapat bermakna lembaga usaha berkewajiban mengambil langkah-langkah pencegahan dan pengurangan risiko bencana sesuai dengan ketentuan undang-undang tersebut.

Selain itu, secara lebih jelas juga diatur didalam pasal 39 PP no. 35 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, yang didalam ayat (2)-nya menyatakan bahwa dalam mengembangkan dan memproduksi lapangan Minyak dan Gas Bumi, Kontraktor wajib melakukan konservasi dan melaksanakannya sesuai dengan kaídah Keteknikan yang baik. Selanjutnya didalam ayat (4) yang dihubungkan dengan sub c, d, dan f-nya dinyatakan bahwa kaidah keteknikan yang baik tersebut salah satunya meliputi tindakan:

a. memproduksikan sumur Minyak dan Gas bumi dengan cara yang tepat;

b. menggunakan teknologi perolehan minyak tingkat lanjut/EOR yang tepat;

c. memenuhi ketentuan standar peralatan yang dipersyaratkan.

Dari ketentuan pasal 40 ayat (3) UUPB dan pasal 39 PP no. 35 tahun 2004 tersebut nampak bahwa setiap perusahaan yang melakukan baik eksplorasi maupun eksploitasi minyak dan gas diharuskan melakukan kegiatannya dengan peralatan yang memadai, dengan cara dan teknik yang baik, dan sebagainya. Karena itu, jika berbagai persyaratan teknik tersebut tidak terpenuhi, maka perusahaan tersebut telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan bencana.

Karena perlindungan atas hak hidup dan penghidupan, tidak kehilangan sumber penghidupan maupun aset dan akses sumber kehidupan, sementara lembaga usaha berkewajiban mengambil langkah pengurangan resiko bencana maka jika terjadi bencana sebagai akibat tidak dilaksanakannya dengan baik pasal 19 ayat (2) tersebut, perusahaan yang bersangkutan harus bertanggungjawab atas bencana yang terjadi.

Apakah pemilik dan pengelola perusahaan harus dimintai tanggungjawabnya?

Harus, karena perusahaan, walaupun dalam hukum berstatus sebagai orang (lembaga hukum, pemangku hak dan kewajiban hukum), yang artinya dapat menuntut dan dituntut di muka hakim, kenyataannya selalu dijalankan oleh manusia (orang alamiah). Karena itu, kesalahan yang dilakukan oleh perusahaan yang berbadan hukum, pertanggungjawabannya dapat juga dikenakan kepada pengelolanya, sebagai manusia yang nyata-nyata telah melakukan tindakan atas nama badan hukum.

Apa gunanya perusahaan juga dimintai tanggungjawab tersendiri?

Persoalan yang nampaknya sama tersebut sesungguhnya tidak selalu sama. Karena bisa terjadi, tanggungjawab antara perusahaan yang berbadan hukum dengan pengelolanya (direktur dan pejabat pembuat keputusan diperusahaan) berbeda. Sebagai contoh, misalnya dalam suatu kegiatan perusahaan terjadi ledakan besar yang menimbulkan kerusakan dan kebakaran yang meluas, yang membawa korban baik para pekerjanya maupun masyarakat di sekitarnya. Peristiwa kebakaran tersebut bisa saja tidak dapat disalahkan kepada direktur dan pembuat keputusan tinggi diperusahaan tersebut, karena ternyata perusahaan telah membuat peraturan, menyediakan peralatan yang baik sesuai dengan teknologi yang dibutuhkan dalam pekerjaan yang bersangkutan. Ternyata kebakaran disebabkan oleh kesembronoan seorang tukang, misalnya di tempat yang terlarang untuk merokok, dia sembunyi-sembunyi merokok. Dalam peristiwa demikian, jelas direktur dan pejabat tinggi perusahaan tidak dapat dimintai tanggungjawabnya secara pribadi, karena mereka telah memenuhi kewajibannya secara maksimal. Dalam peristiwa ini, jelas yang bersalah adalah si tukang yang sembrono dan melanggar aturan tersebut. Karena itu, yang pertama-tama harus bertanggungjawab adalah si tukang tersebut, yang bisa dipastikan mungkin tidak akan mampu untuk mengganti rugi pembangunan kembali rumah sekalipun. Karena itu, hukum menentukan, bahwa apa yang dilakukan oleh orang dalam kapasitasnya sebagai pegawai dan sedang dalam melaksanakan tugas pekerjaannya, perbuatannya yang menimbulkan kerugian pada pihak ketiga menjadi tanggungjawab perusahaan. Berdasarkan ketentuan inilah maka perusahaan secara perdata dapat dituntut untuk memberi gantirugi kepada pihak ketiga yang menjadi korban peristiwa ledakan tersebut, walaupun secara pidana, perusahaan tidak dapat dinyatakan melakukan tindak kejahatan perusahaan (corporate crime).

Mengapa pejabat pengawas harus ikut bertanggungjawab?

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 42 huruf a UU. Migas, seorang pengawas mempunyai kewajiban untuk mengawasi, apakah pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu (eksplorasi dan eksploitasi tambang) memadai dalam penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi Minyak dan Gas Bumi dan juga telah menerapkan kaidah ketehnikan yang baik, memberikan persetujuan rencana Kerja dan anggaran, dan melaksanakan monitoring dan melaporkan kepada Menteri mengenai pelaksanaan Kontrak Kerja Sama.

Karena itu, jika suatu bencana terjadi akibat perusahaan pertambangan tidak menerapkan teknologi pengeboran yang layak dan tidak sesuai dengan kaidah ketehnikan yang baik, padahal dia tahu atau selayaknya harus tahu, seorang pengawas harus ikut bertanggungjawab atas bencana yang ditimbulkan oleh kegiatan pertambangan tersebut. Tentusaja masalah ini harus dibuktikan di pengadilan.

Sebagai contoh, dalam kasus semburan lumpur Lapindo, ternyata Lapindo Brantas Inc. tidak memasang casing pada kedalaman pengeboran dimana seharusnya telah dipasang casing. Ini artinya, PT. Lapindo brantas tidak menerapkan teknologi pengeboran dan kaidah ketehnikan yang baik. Sebagai seorang pengawas, seharusnya pejabat pengawas asegera menghentikan kegiatan pengeboran yang menyalahi kaidah ketehnikan yang baik tersebut. Tetapi kenyataannya hal itu tidak dilakukan. Karena itu, sebagai pejabat pengawas, dia harus ikut bertanggungjawab atas terjadinya bencana semburan lumpur panas akibat pengeboran yang sembrono tersebut.

Siapa Yang Paling Bertanggungjawab?

Ketiga pihak merupakan pihak yang potensial bertanggungjawab atas terjadinya bencana perusahaan. Tetapi, penentuan siapa yang bersalah tergantung dari masing-masing kejadian (setiap kejadian berbeda-beda, tidak bisa digeneralisasi) yang penentuannya secara hukum didasarkan pada pemeriksaan dan keputusan hakim.

Apa saja bentuk pertanggungjawabannya?

Ada dua bentuk peranggungjawaban atas terjadinya bencana perusahaan. Yang pertama pertanggungjawaban perdata, dan yang kedua pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban Perdata adalah pertanggungjawaban untuk memulihkan kondisi korban atau mengganti rugi apa yang telah diderita oleh korban, jika pemulihan tidak mungkin, mengganti kerugian atas yang diakibatkan oleh perbuatan atau kesalahan seseorang.

Dalam pertanggungjawaban perdata, kalau tidak terjadi kesepakatan perdamaian antara pihak yang dirugikan dengan yang merugikan maka jika masalahnya diajukan ke pengadilan, hukuman yang diterima oleh pelaku yang menimbulkan kerugian bukan hukuman badan, tetapi hukuman berupa mengganti kerugian atau memulihkan pada keadaan semula (jika mungkin). Secara prinsip, seseorang harus mengganti seluruh kerugian yang diderita oleh orang lain atas perbuatan seseorang, baik kerugian yang bersifat jasmani, maupun kerugian yang bersifat non-jasmani. Sebagai contoh kerugian yang bersifat non-jasmani, misalnya peristiwa tersebut menimbulkan rasa malu pada korban, atau peristiwa tersebut mengakibatkan korban tidak dapat bersekolah, karena sekolahnya telah terendam lumpur, atau ditempat pengungsian, karena kondisinya yang buruk, korban tidak bisa belajar dengan baik, dan sebagainya.

Sedang Pertanggungjawaban Pidana adalah pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Pertanggungjawaban pidana timbul jika suatu bencana terjadi sebagai akibat dari tindakan yang sengaja, kelalaian, atau kecerobohan, yang mengakibatkan timbulnya korban berupa barang atau orang. Kalau misalnya terjadi kebakaran yang diakibatkan oleh kegiatan perusahaan dan kebakaran tersebut mengakibatkan kerugian pihak ketiga, jika perusahaan yang bersangkutan telah mendapat ijin dan teknologi yang digunakan telah disetujui, dan dalam melaksanakan kegiatan telah melakukan usaha pengamanan semaksimal mungkin hingga sebatas teknologi memungkinkan maka dalam peristiwa demikian, perusahaan dan pengelola perusahaan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Mereka hanya mungkin untuk dimintai pertanggungjawaban perdata atas kerugian pihak ketiga.

Dengan demikian, perusahaan dan pengelola perusahaan hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, jika bencana yang mengakibatkan meninggalnya korban, atau terlukanya korban, atau menyebabkan korban kehilangan harta benda tersebut timbul karena adanya kesalahan baik karena tindakan sengaja, kelalaian, maupun kecerobohan. Dalam hal demikian, seharusnya perusahaan, pengelola perusahaan (baik direktur maupun pelaksana, tergantung dari pembuktian mengenai kesalahan mereka), berdasarkan ketentuan hukum pidana, dapat dikenai pidana penjara dan pidana lain sesuai dengan tingkat kesalahan mereka.

Dasarnya Lapindo Brantas Inc. dapat dimintai pertangungjawaban pidana?

Yang menjadi dasarnya adalah Pasal 75 ayat (1) UUPB: “Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan pembangunan berisiko tinggi, yang tidak dilengkapi dengan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) yang mengakibatkan terjadinya bencana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun atau paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”

Kesimpulan dan Rekomendasi

Dari pemaparan di atas, terlihat banyak kejanggalan baik berupa tanggung jawab hukum Lapindo Brantas Inc. dan pemerintah selaku penyelenggara negara yang terkesan salah arah dalam tindakan eksekutorial menyikapi penanganan tragedi Lumpur Lapindo yang sampai saat ini sudah dua tahun namun belum ada kepastian hukum terhadap korban maupun “penyebab bencana” Lapindo Brantas Inc. Serta instansi pemerintah selaku pengawas dalam kegiatan pertambangan MIGAS di Blok Brantas.

Adapun rekomendasi yang harus dilakukan pemerintah sesegera mungkin adalah mempertegas penegakan hukum dalam kasus Lumpur Lapindo, dengan menggunakan Peraturan Pemerintah, yang lebih dikenal dalam “hierarki” perundang-undangan dan tidak tertutup kemungkinan hal serupa akan terjadi di daerah lain selain Sidoarjo, sebagai contoh, di Muara Enim, Sumatera Selatan dan Karang Ampel, Indramayu Jawa Barat.(*)

[1] Pemerhati Perminyakan, Kebumian dan Lingkungan

AUDITING THE HOT MUD ERUPTION IN SIDOARJO

2008-08-07T07:33:00.000-07:00

Anwar Nasution

Introduction

The mud eruption that started in Porong, District of Sidoarjo, East Java on May 29, 2006 at 5,000 m3/day (currently reaching 170,000 m3/day) at an exploration well owned by PT Lapindo Brantas Inc. (LBI) was a tragic event to be sure. The catastrophe and its handling indicate a number of issues. First, it is the result of the negligence of a certain company. The company, LBI, a public company listed in Delaware, USA, contracted the un-reputable company which most likely its own subsidiary to do the exploration. The company explored the well using risky and careless techniques such as drilling through an overpressure formation without adequate casing and drilling a high risk exploration well close to a densely populated area without in-depth and comprehensive survey and risk assessment. Furthermore, the drilling process was done by inexperienced and incompetent personnel using inadequate equipment.

Secondly, the government’s response in handling the impact of mud is very slow. The Government acted slowly in helping the victims and relocating them and the vital infrastructures, such as gas pipe and electricity power transmission, to the safe areas. The victims, who have lost more than 11 thousands homes and two dozen business that have been buried in more than 6 sq km under 20 m deep covering nine villages in Sidoarjo area, could not be helped immediately due to the absence of protection of property rights. Moreover, the choked-off of transportation to the main seaport of Tanjung Perak and Juanda Airport, near Surabaya, the capital of East Java, has also negatively affected the economy of hinterland in the southern part of East Java. All of these governmental delays induced wide-spread negative impacts to the environment and economy.

Furthermore, the little progress in prosecution of who are responsible for the drilling failure is also the indication of the government’s slow response. It took nine months for the police to complete the investigation; however, the case has yet to go to trial. Only individual employee and contractor, not the company, are being probed as suspects.

The absence of effective, low cost of enforcement of contract caused a slower response in helping the victims. On 4 December 2006, six months after the eruption occurred, LBI agreed to buy the entire victim’s destroyed properties and pay the compensation cost. The implementation of the agreement was very slow. Few dozen victims have begun to receive compensation promised by LBI. The slow response of the government is partly because the LBI is owned by the family of Mr. Aburizal Bakrie, the Coordinating Minister for Social Affair whose incharge in coordinating the handling of the eruption. The minister is a prominent member of the leading political party. The Bakrie group is a local business conglomerate that has interest in many business sectors, mainly trading and plantations. LBI is the first interest of the group in oil exploration and exploitation.

The Source of Disaster

The eruption started just 150 meters away from the exploratory Banjarpanji-1 well at the time of drilling.(exhibit 1). Banjarpanji-1 well was located in the Brantas Block concession area, operated by Lapindo Brantas Incorporated.

The Brantas Block concession was awarded to Huffco Brantas Inc. in 1990. The name of the operator, Huffco Brantas Inc, was amended to P.T. Lapindo Brantas Inc. (LBI) on April 10, 1996. LBI is owned by PT. Kalila Energy Ltd and Pan Asia Enterprises. After the amendment, the participating interests of the Brantas Block (exhibit 2), have been changed many times from, Huffco Brantas Inc to, finally, LBI (50%), PT. Medco Brantas E&P (32%) dan Santos Brantas Pty Ltd.(18%), as from 2006. LBI acted as the operator. LBI is controlled by the family of Abu Rizal Bakrie, the Coordinating Minister of Welfare, Republic of Indonesia and a prominent leader of the majority party in the Indonesian Parliament.

In exploring the Banjarpanji-1 well, the company sub-contracted the Integrated Drilling Project Management (IDPM) to PT Medici Citra Nusa (MCN), a private company. MCN further subcontracted the work to other companies and acted as the coordinator for the project. The company started to drill (spud in) Banjarpanji-1 well, on March 8, 2006 and reached the depth of 9,279 feet on May 27, 2006. At this depth, the exploration of the Banjarpanji-1 well suffered from a number of drilling problems, such as well kicks, where fluid from the formation penetrates the bore hole, and losses, where fluid or mud from the bore hole leeches out to the formation. When the well reached a depth of 2,834 meters, an eruption of steam, water, and a minor amount of gas was observed at 05:00 a.m. just 150 meters southwest of the well. A mud volcano was born.

Exhibit 2. Location of Brantas Block and Banjarpanji-1 well

The Cause of Mud Eruption

Majority of experts, including the geologists and drilling consultants who assisted BPK in the audit, concluded that insufficient handling of well drilling by LBI had caused a crack in the formation and created channels for the mud in the clay/shale stone formation to flow to the surface. This conclusion is also corroborated by Richard I. Davies and Richard Swarbrick et.al. in the article “The Birth of Mud Volcano, East Java, 29 May, 2006” published in GSA Today, February 2007. They stated that the eruption was the direct result of connection (caused by the drilling activities) of a high-pressure fluid at depth with shallow sediments at a depth at which fractures could be initiated. Once initiated, the fractures would have propagated to the surface, driven by the deep pressure (ref. the illustration of the cause of the eruption below).

Other group of experts indicated that earthquakes can create cracks that allow trapped mud to bubble to the surface. On 27 May 2006, an earthquake shook Yogyakarta on the central part of Java Island, and this could have cracked the ground, potentially helping to release the mud. However, the quake's epicenter was some 300 kilometers away from the mud volcano which means it was felt in the area of the drilling at approximately 2 on the Richter scale. On top of that, Davies and Swarbrick mentioned that the primary reasons for not considering the earthquake to be the trigger or a significant contributing factor are (a) no other mud volcano eruption was reported in Java at the same time; (b) the earthquake preceded the eruption by two days; seismogenic liquefaction usually occurs during earthquake-induced shaking of sediment (at the same time) (e.g., Ambraseys, 1988); (c) there are no reports of a “kick” during the earthquake or immediately afterward; and (d) sand, rather than mud, is more conducive to liquefaction due to earthquake shaking because it is a noncohesive, granular sediment.

Operational Negligence Had Initiated the Birth of One of Huge Mud Volcanoes

No steel casings to protect the well created open-hole section of the Bajar Panji-1well plus insufficient handling of the well problems had caused a crack in the formation and created channels for the mud in the clay/shell stone formation to flow into the surface Compared to other similar phenomena, Lusi eruption has a significant volume, duration, and spatial extent.

Tabel 1. Volume, Duration, Artal coverage and rate of seleded large scale modern krupiton from the south caspian sea and trinidad compared to Lumpur Sidoarjo

	Lektutan (Azertuijan 2001)	Keturdig (Azerbaijan 1950 – Present)	Pipuro (Trinidad, 2001)	Lusi (East Java, 2006)
Volume	0.0003 km³	0.00045 km³	0.025 km³	0.012 km³
Duration	30 Minutes	18.200 days	1 day	173 days**
Area	0.098 km²	0.3km²	2.5 km²	3.6 km²
Average rate*	0.0144	0.000000025	0.025	0.00007 – 0.0015

Started at a rate of 5,000 cubic meters/day, the mudflow reached 170,000 cubic meters at the time of the audit (February 2007)(appendix 1). At the current rate, the cumulative amount of mud within the next 10 years would be able to submerge the whole of Sidoarjo Regency at one meter depth. Geologists are still facing big quandaries in predicting the future of the mudflow. According to Richard I. Davies and Richard Swarbrick et.al., prediction of the next developmental stages is fraught with difficulty, but the unabated very active eruption indicates that a large aquifer has been penetrated. Those experts are confident that some sort of eruptive activity (perhaps at lower-level) will continue for many months and possibly years to come. A region several kilometers wide should undergo sag-like subsidence over the coming months with more dramatic collapse surrounding the main vent. In order to predict what the future impact the Lusi mud volcano has on the local population, a geological modeling and direct measurement of the inevitable land subsidence will help the efforts to mitigate the disaster impact.

The importance of Sidoarjo Regency

The worst affected area is Sidoarjo Regency, a densely populated area with 2,843 person/square kilometer, 1/3 of the density of Hong Kong (6,294 persons/sq. km). This area is a buffer zone of Surabaya, the capital city of East Java Province and the second largest industrial zone in Indonesia after Jakarta (table 2).

Table 2. The Characteristics of Sidoarjo Regency

1. Area of the find :	28,736 Ha
a. Rice field	8,000 Ha
b. Sugar cune Plantation	15,729 Ha
c. Fishpond	10,998 Ha
d. Others (Manufacturing and residence)	63, 490 Ha
Total area of land	63,490 Ha
2. Population	1,682,000 Persons
3. Population desensity (in 2000)	2,843 person.kg.km

Sidoarjo Regency plays significant economic roles not only for the neighboring areas such as Surabaya municipality, Gresik Regency in the north, Pasuruan Regency in the south, Mojokerto Regency in the west and Strait Madura in the east, but also for areas such as other provinces in Java and Bali (exhibit 3). Many important infrastructures are functioning as the aorta for goods and services distribution for East Java Province such as: gas pipeline transmission system which supplies gas to a fertilizer-factory in Gresik, toll road and railways which functions as the distribution channel for goods and services for all of East Java, an Electricity Power Transmission which acts as a back-bone system for Sumatera and most of Java (exhibit 4 and appendix 2).

Exhibit 3. Sidoarjo Regency

Exhibit 4. The vital infrastructures map

Government Initiatives

In the beginning, the central government gave the initiatives to handle the disaster to both the company and local (provincial and district) government. The initial efforts failed due to the lack of power, expertise, and resources. In spite of the magnitude of the destruction, the government has not declared the mudflow as disaster. After the failed efforts, the central government took over the management of the disaster through a Presidential decree in September 2006. The government set up the National Team for Handling the Mud Flow in Sidoarjo (National team). This ad hoc unit, which worked for eight months, was assigned to handle the eruption and liaise with various institutions related to the gas and oil mining industry, including local governments at the provincial and sub provincial level, Ministry of Environment, Department of Energy, Mining, and Natural Resources. In general, there are three objectives that the national team wanted to reach: 1) stopping the eruption, 2) mitigating the impacts of the eruption and 3) minimizing the social, economic, and environmental impacts.

With regard to the first objective to halt the eruption, so far, four strategies have been attempted, namely: a) capping the wellhead from above, b) snubbing the well from the sides, c) digging three relief wells and again tried plugging the mudflow from the sides, and d) dropping concrete balls linked by chains to the mud volcano. All the four strategies ended up in failure, making the National Team unable to realize 8 its first aim, even after spending US$ 21.83 million. Currently, the government is considering to use a new but untested strategy, namely, to plug the mud by building a dam around the crater. The amassing mud will be used to counterweight against the out flowing mud from the mouth of the volcano. Many experts, however, believe the flow is unstoppable.

The efforts at mitigating the impacts of the eruption had realized some achievements. A network of dams and barriers has been erected to contain the mud. On September 26, 2006 barriers failed, resulting in the flooding of more villages. Further strengthening of the dam system appeared to contain the sludge and since the end of September no further reports on breaches have been released. However, the government was blamed for not effectively relocating infrastructure and for delay in determining the alternative route for transportation of goods and services. This delay caused excessive traffic along public roads, causing increased transportation costs.

The third objective had been realized with some successes. As the company is expected to fully compensate the victims and some of the clear cost, the National Team facilitated an agreement between the company and the mud eruption victims. In December 2006, the government declared that LBI, the operator of the well, would have to pay US$351 million in compensation to people whose houses had been destroyed by the mud. In addition, the company was expected to pay about US$182 million for efforts to stop the mud between January and March 2007. As of the time of the audit (February 2007), the company had compensated refugees in 9 villages. The company has given US$ 1.837.400,00 for living allowance, US$ 1.794.000,00 for renting allowance, and US$ 164.000,00 for moving allowance (appendix 3). In addition to that, the company also has given US$ 292.631,58 to 21 families to replace homes that had been destroyed by the mud.[1] On March 31, 2007, one year after the mudflow started, a new team has been established by the central government to handle the mudflow. The team could not work optimally due to insufficient authority, expertise, and resources.

Damage and Loss Assessment

The mud eruption has become an ecological disaster that shows no slowing down. At the beginning of the eruption, the volume of flow was 5,000 meter cubic/day and as of February, it reached 170,000 meter cubic /day. The unprecedented event had made a river of mud on the surface, flooding and submerging the surrounding areas. The hot torrential mudflow has buried 9 villages, 10,426 units of houses, 18 schools, 2 local government offices, 15 places of worship, 23 factories, and displaced 26,317 people. It has already inundated and contaminated 306 Ha of paddy fields, 64 Ha of sugar cane field, and 2 Ha of various crops (Appendix 3). The total area that has been inundated is 470 Ha (exhibit 5), which is equivalent in size to the Kingdom of Monaco. (Appendix 1). At present, the sludge is still flowing despite all efforts to halt it.

Exhibit 5. The area impacted by the mud eruption

Infrastructure has been damaged extensively, including toll roads, railway tracks, power transmission systems, gas pipelines and national artery roads, major public roads and the railroad. The gas pipeline transmission blew out in November 21, 2006, taking a number of fatalities. The accident occurred because the ground subsided 2 meters due to the significant outflow of mud and water, and a dike collapsed causing the state-owned Pertamina gas pipeline to rupture. The damage impacted 20% of the national fertilizer supply. The damage has since been repaired. A major toll road was forced to close on November 22, 2006 due to subsidence effect. Another example is the electricity system. Disruptions to the electricity power transmission system will negatively impact the economy in Java, and is likely to affect Bali as well (exhibit 6).

Exhibit 6. Infrastructure Dysfunctions

A giant volume of unprocessed mud that was pumped into the Porong River had significantly decreased the water quality therein through contaminating it with hazardous chemicals such as phenol, H2S, and hydrocarbon (table 3).

Table 3. The substance of the mud and the water of the mud

Parameter	Measurement	Parameter	Measurement
DHL	4475 – 6500 um’cm	Chrom total	0.21-0.93 mg/L
COD	2350 - 2525 mg’L	Amonim	4,460 – 6,557 mg/L
Phenol	10,37 – 13,17	H2S	0.007-200.008 mg/L
Chrom (Vt)	0.033 – 200,036

Source: Brawijaya University Report on Environmental Impacts Assessment of the Mud Flow, 2006

The contaminated water will surely endangers all aquatic biotas in the Porong river ecosystem, threatening its biodiversity. The solid particle of the hot mud poured into the river would solidify thus making layers that would decrease the depth of the estuary. This sedimentation effect to Porong river will put Surabaya municipality and other areas at an increased risk of flooding.

In the long run, the mud and the water of the mud will threaten the lives of the people who depend on the river for their daily needs. The contaminated fish, through the food chain, will impact the health of the people.

The eruption also puts the region at increased risk of subsidence. In several places around the mud eruption hole, many houses have fissures and many land surfaces have shifted down around 1-5 meters. In the future, the subsidence effect could destroy local infrastructure such as the houses, roads, bridges, and the gas pipe.

The unabated mudflow and the resulting floods had induced further ramifications that have lowered the life-supporting capacity of the submerged area, disrupted economic activities, thus reducing the economic capacities of the affected regions. The ecological disaster has brought about social and economic losses to the people in the Sidoarjo Regency and surrounding regions. The economic losses and financial costs are summarized in Table 4.

Table 4 : Economic and Financial Costs to Sidoarjo and the Surrounding

Regions in the period of 2006 – 2015

Direct Economic Cost	2,093,722.53
Infirect Economic Cost	779,730.53
Economic Cost For Recovering	589,385.26
Total Economic Cost	3,452,838.32
Financial Cost	516,290.76
Cap (Economic Cost V.S Financial Cost)	2,946,547.56
Note : 1. Economic Cost : The value of negative effect to the asset and people’s income 2. Financial Cost : the value of cash that has been paid plus commitments 3. USS 1 = Rp. 9,500.00

Source: Brawijaya University Report on Economy Impacts Assessment of the Mud Flow, 2006

It should be noted that the difference between economic costs and financial costs to Sidoarjo totaled to US$ 2,946,547,560.00 The gap has to be borne by the people in and around Sidoarjo regency. This gap has decreased their quality of life and slowed the development of the regency. Higher inflation has been also observed. The biggest part of the economic costs have and would be borne by the people (84 %), whilst the remaining portions were borne by the government (7%), Private Companies (6%) and State-owned enterprises (3 %) (Appendix 4).

The Roles of BPK

BPK audited the hot mud flow in Sidoarjo with the assistance of the environmental, geology and regional economy consultants. The main purpose of this audit is to assess the activities in the exploration of the Banjarpanji-1 well, including the concession granting process, the subsequent disaster management processes, and the overall impact to the economy and the environment. The audit focused on evaluating whether all of the activities are in accordance with the law and regulations. Moreover, the audit also used risk based audit methodologies in selecting key areas to be audited. With this approach, the audit has selected the activities above to be the key areas.

Relating to the environmental aspect, BPK focused the audit on the impact of the National Team activities in mitigating the impacts of the eruption. BPK-RI evaluated the impact of building the mud embankments, efforts to terminate eruption, efforts to dispose of the mud in the river. BPK also conducted limited research with environmental consultants in order to assess the quality of the river. BPK also attempted to forecast the impact to environment for the next ten years. In doing this, BPK and the consultants made many assumptions in order to predict the environmental impact in the next two and ten years.

Audit Results and Recommendations

BPK found the following aspects that need to be improved by the government in managing the mud flow in Sidoarjo:

Some regulations related to the exploration of gas or oil wells have not sufficiently protected the people and the environment. Current regulation only requires the company that wants to explore a gas and oil well to have shallow
Survey efforts instead of in-depth survey efforts including important impact and risk evaluation.
There are weaknesses in government monitoring system on oil and gasexploration and exploitation to enforce the rules and regulations and contracts. The monitoring system needs to be revised and improved in order to ensure the exploration and exploitation processes conducted by the production sharing companies, are done prudently in accordance to the best practices.
The government responses to address the mudflow disaster have been very slow. This has exacerbated the negative impacts of the mishap to the society, environment, and economy.
In handling the eruption, the government has never conducted a thorough risk assessment in order to develop detailed action plans or activities. Many of the activities including the building of the mud dams were based on temporary (short term) plans.
There is no consistent result from the researchers about the toxic sludge and water of the mud. The researchers’ opinions are divided into two main groups. One group said that there is no toxic chemical substance in the mud, while another group said there were toxic chemicals in the mud. However, people in nearby villages complained that toxic sludge and water have invaded their drinking water, river, agriculture fields, fish ponds, marine ecosystem, and homes.

In order to improve the quality of the handling of the eruption, BPK made the following recommendations:

The Government together with other related entities or people should thoroughly investigate the causes of the eruption and prosecute those responsible for causing it.
The government should officially declare the mudflow as a disaster and take over the management of the disaster to handle the mishap and mitigate its social and environmental impacts.
The government should immediately help the disaster victims, restore their livelihood, and restore the economy activities of the province by rebuilding and relocating the damaged infrastructures.
The government should conduct a comprehensive research to ensure the toxicity of the sludge and water.
The Government should revise and upgrade the policy implementation and monitoring system of the oil and gas exploration and exploitation activities in order to protect the people’s life, the environment, and the economy.
Based on Indonesia’s experiences on previous natural disasters and this man-made mishap, the government should develop a comprehensive disaster policy and build its institutional capacity to cope with those unexpected problems.

Lessons learnt

Handling the Eruption

The continuous and uncertain status of this particular disaster requires the phases of handling the disaster to be simultaneously conducted. The rehabilitation and reconstruction phases have to be done in the same time when the mud still continues to erupt and give impacts to the surrounding. In this kind of condition, the disaster management has to be supported not only with a sufficient amount of fund, but also skillful, competent, and dedicated people which could work under uncertainty situation. The government needs to make a comprehensive assessment in order to develop a comprehensive and systematic strategy in managing the eruption.
Moreover, the government should develop disaster regulation(s) or procedure(s) that can be followed by government institutions in handling disasters on this order. When the mud erupted, the government gave all responsibility to the company to handle things. It did not effectively evaluate the magnitude of the disaster. Furthermore the audit showed that the slow reactive actions from the government in fact caused additional losses.

Auditing the Handling of the Eruption

BPK-RI hired environmental and regional-economic experts to assist the audit team in analyzing the environmental and economy impacts of the eruption. However, it could not discharge the responsibility of BPK-RI to draw audit conclusions. For future audits, BPK-RI needs to have a panel of experts to ensure the rightness and the sufficiency of the methodology and assumptions used by the experts in an audit project including the validity of the data and information. Furthermore, BPK-RI needs auditors with environmental expertise to anticipate the increasing demand of audit with environmental perspectives from the stakeholders. Continuous professional educations for auditors were needed to cope with the most recent environmental issues.
Auditing comprehensive activities for mitigating the impacts of the eruption needed a lot of resources. Therefore, BPK-RI should select the key activities that provide the highest impact to the environment, society and economy. BPK-RI has to develop and increase the institutional capability to anticipate more complicated audit tasks.

Conclusion

Defective policies and deficient implementation of the policies have created opportunities for conflict of interest to flourish. This, in turn, has impaired the governance as shown by inconclusive actions by the government towards the private sector linked to the disaster. In the future, BPK should be more concerned with the environmental perspectives in conducting any audit. In doing this, BPK should be equipped by sophisticated and applicable methodologies and supported by highly competent auditors with environmental expertise. The government should re-orient their strategies to overcome the disaster impacts comprehensively, as recommended by BPK. (*)

[1] Media center, Monday, March 26, 2007

SKANDAL DI BALIK LUMPUR

2008-08-07T07:32:00.000-07:00

Jusuf Suroso

Akhirnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan, kasus semburan lumpur panas akibat kesalahan kerja PT. Lapindo Brantas Inc. dinyatakan sebagai disaster [bencana]. Penetapan sebagai bencana belum dirinci secara jelas. Apakah pemerintah akan mengambil alih penyelesaian kasus tersebut, termasuk ganti rugi sawah, ladang, rumah dan puluhan pabrik yang tenggelam. Beberapa hari kemudian Presiden menyatakan agar segera mempercepat pemberian bantuan [Hinar Harapan,30/11/06].

Pernyataan Presiden itu mendapat dukungan dari berbagai pihak, tetapi juga disertai penyesalan, mengapa baru sekarang Presiden menyatakan itu, atau setelah jatuhnya korban jiwa. Selain itu juga dipertanyakan bagaimana tanggungjawab PT. Lapindo Brantas Inc. pemicu terjadinya bencana tersebut. Baik tanggungjawab secara material, sosial dan moral. Tapi Menko Kesra Aburizal Bakrie menyatakan, ‘‘kalau misalnya memang ada ketidakpuasan dari lapindo maupun dari Group Bakrie, ajukan secara hukum, tuntut secara perdata, kan ada kerugian materiil, imateriil dan nama baik. Dan saya sebagai Menko Kesra selalu menegakkan hukum,tidak bawa secara politis’’ [Bisnis Indonesia,24/11/06].

Pernyataan Menko Kesra itu menunjukkan adanya arogansi kekuasaan. Hanya layak menjadi statement seorang Allchapone, bos mafia yang nyaris tak tersentuh hukum. Karena aparat penegak hukum di negeri itu mereka dikendalikan, untuk melindungi bisnis gelapnya. Politik hukum di negeri ini masih menempatkan hukum sebagai alat penguasa. Penegakan hukum tidak sampai menyentuh ring dua kekuasaan, pejabat setingkat Menteri. Realitasnya menunjukkan bahwa sampai hari ini belum ada pejabat setingkat Menteri menjadi tersangka, meskipun ditengarai bermasalah. Paling tinggi menjadi saksi. Kalau pun ada yang diproses, setelah ia tidak menjabat. Seperti kasus mantan Menteri Agama Said Agil Husein Al Munawar, mantan kepala BKPM Theo F. Tomion, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri, baik masih dalam pemeriksaan maupun yang telah divonis pengadilan. Itu pun berbau politis, untuk memberikan citra buruk Kabinet Gotong Royong, Presiden Megawari Soekarnpoputri.

Skandal

Ketika Presiden memutuskan kasus lumpur Sidoarjo sebagai bencana, seharusnya penanganan kasus ini lebih sigap, tegas dan terukur untuk menindak penyebab bencana itu. Namun, para pihak yang kompeten menangani kasus ini tanpa kecuali aparat penegak hukum justru berkutat pada tataran berwacana. Misalnya, “ganti rugi” diubah jadi “ganti untung.” Padahal ganti rugi itu adalah hak rakyat korban lumpur yang harus segera mereka terima. Tetapi belakangan disebut bantuan. Pemelintiran kata-kata seperti ini dilakukan penguasa, bukan tanpa maksud dan tujuan. Minimal untuk memberi kesan empati penguasa terhadap penderitaan rakyatnya. Sama dengan Orde Baru, hutang luar negeri disebut bantuan, untuk memberi kesan anggaran defisit menjadi anggaran berimbang.

Keppres No. 13 Tahun 2006 tertanggal 8 September 2006 tentang pembentukan Tim Nasional Penanggulangan Lumpur tak membuahkan hasil yang signifikan, korban jiwa pun berjatuhan. Selain itu malah melumpuhkan institusi Negara yaitu Kantor Kementrian Negara Lingkungan Hidup yang seharusnya melakukan audit lingkungan terhadap kinerja PT. Lapindo Brantas Inc. di Sidoarjo. Karena semua penanganan kasus itu harus dikoordinasikan dengan Tim Nasional.

Sementara Wapres Jusuf Kalla berulang kali menegaskan bahwa PT. Lapindo Brantas Inc. bertanggung jawab atas kasus lumpur itu. Ia meminta masyarakat untuk percaya, karena pemilik Lapindo adalah orang nasionalis. Tetapi pada saat yang sama proses divestasi kepemilikan PT. Lapindo Brantas Inc kepada Freehold Limited sedang berlangsung. Berbagai pernyataan dan wacana yang dilansir dari kantor Presiden dan Wakil Presiden itu sarat dengan rekayasa, mengulur-ulur waktu yang intinya untuk menyelamatkan Group Bakrie, utamanya Aburizal Bakrie dari tanggung jawab secara moral dan hukum. “Kemesraan” antara penyelenggara Negara dan PT. Lapindo Brantas Inc. tidak sesuai skenario yang mereka kehendaki, ketika Freehold Ltd. membatalkan niatnya mengambil alih PT. Lapindo Brantas Inc.

Perhimpunan Nasionalis Indonesia (Pernasindo) tanggal 2 Agustus 2006 sudah mengirim surat kepada Presiden SBY, mengingatkan bahwa kerusakan dasyat akibat keceobohan eksplorasi PT. Lapindo Brantas Inc. Baik kerusakan teknis geologis, lingkungan hidup, ekonomi, sosial, dan budaya. Surat yang ditandatangani Ketua Presidium Kwik Kian Gie dan Sekjend Sukardi Rinakit yang copynya disampaikan kepada khalayak termasuk pers, sayang tidak mendapat respon. Pernasindo mendesak kepada Presiden agar Menko Kesra Burizal Bakrie mengambil tanggung jawab moral atas kasus tersebut. Kendati secara formal tidak terkait langusng dengan PT Lapindo Brantas Inc.

Dalam hal ini, seharusnya ada empat opsi yang harus dilakukan pemerintah. Pertama, meminta PT. Lapindo Brantas Inc. untuk menyelesaikan ganti rugi atas aset-aset milik warga masyarakat yang hancur dan tenggelam. Kedua, meminta PT. Lapindo Brantas Inc. untuk mempertanggung jawabkan secara moral dan hukum. Ketiga, meretul Aburizal Bakrie dari jabatannya sebagai Menko Kesra untuk menghindari konflik kepentingan. Keempat, mencabut/moratorium kontrak PT. Lapindo Brantas Inc. dan melakukan upaya paksa untuk melakukan audit lingkungan. (UU No. 22 Tahun 2001 pasal 6, ayat (2) pon C).

Orang buta dan tuli pun tahu bahwa PT. Lapindo Brantas Inc. melanggar ketentuan UU tersebut. Tetapi mengapa Pemerintah membiarkan atau tidak segera melakukan tindakan tegas dan terukur. Besar kemungkinan kegiatan eksplorasi di Banjar Panji, Sidoarjo yang mengakibatkan bencana itu syarat dengan skandal. Sejak proses untuk memperoleh izin hak kuasa pertambangan, melakukan eksplorasi dan eksploitasi gas di kawasan padat penduduk, hanya 100 meter dari jalan tol dan rel Kereta Api, hingga penanganan kasus luapan lumpur tersebut berlaur-larut hingga sekarang. (*)

HUKUM PUN TENGGELAM DI LUMPUR LAPINDO

2008-08-07T07:28:00.000-07:00

Subagio HS

Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Timur, Irjen Herman S. Sumawiredja mengatakan, penyidikan kasus semburan lumpur Sidoarjo akan dihentikan, pasalnya penyidik sulit menemukan bukti. Menurutnya, pembuktian tidak mungkin menemukan fakta (factual proving), sebab seluruh bukti sudah terendam lumpur dan berada di bawah permukaan tanah. Pertimbangan lainnya, putusan Pengadilan Negeri di Jakarta telah menolak gugatan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), dengan melihat kesamaan substansi gugatan Walhi dengan persangkaan penyidikan, yaitu apakah semburan lumpur itu berkaitan dengan pengeboran oleh Lapindo. Pertimbangan lainnya adalah sudah adanya jaminan dari Lapindo untuk menyelesaikan sisa ganti rugi bagi korban dan pengusaha. Selain itu, setiap kali penyidik melimpahkan berkas ke Kejaksaan selalu disebut P-19 atau berkas belum lengkap (Kompas dan Surya, 23/1/2008).

Perubahan arah

Pada mulanya penyidik Polda Jawa Timur sangat yakin bahwa penyebab semburan lumpur tersebut akibat kegiatan eksplorasi yang dilakukan Lapindo Brantas Inc. (Lapindo). Pada 8 Maret 2007, saya hadir dalam acara paparan untuk publik tentang perkembangan penyidikan perkara kasus lumpur Lapindo di Mapolda Jawa Timur, diselenggarakan Polda Jawa Timur. Dalam perkembangan berikutnya penyidik hanya mengeluh pada soal pengembalian berkas perkara oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dengan P-19 (berkas dinyatakan belum lengkap, disertai petunjuk), tetapi petunjuk-petunjuk yang diberikan Tim Penuntut Umum (kejaksaan) dinilai semrawut sebab memang terdapat 17 orang tersangka yang dipisah dalam tujuh berkas. Dalam soal pokok perkaranya Tim Penuntut Umum hanya mempersoalkan perbedaan pendapat ahli yang ada.

Penyidik Polda Jawa Timur pada acara 8 Maret 2007 itu menjelaskan telah memeriksa 59 orang saksi fakta, 16 ahli dan 13 tersangka. Barang bukti yang telah disita termasuk dokumen dan surat-surat (Production Sharing Contract, Drilling Program, Daily Drilling Report, instruksi kerja, Real Time Chart, survey seismic, perizinan, dokumen UKL-UPL, Pedoman Standard of Operation, kontrak kerja antara Lapindo dengan PT. Medici Citra Nusa (MCN) beserta sub kontraktornya dan lain-lain), 1 (satu) unit Rig beserta komponennya. Di luar itu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) juga menemukan bekas bor milik Lapindo di lokasi pertambangan migas Santos di Pasuruan, tapi ini tidak termasuk barang bukti yang disita penyidik.

Penyidik menemukan fakta bahwa eksplorasi di sumur Banjar Panji 1 (BJP-1) Porong Sidoarjo mengalami peristiwa kick dan stuck di kedalaman 4.241 kaki. Di kedalaman 9.297 kaki terjadi lost. Dalam keadaan kick and lost, dilakukan penarikan bor ke atas. Tetapi malapetakan terjadi ketika formasi di bawah casing shoe di kedalaman 3580 kaki pecah akibat tekanan dari bawah yang berlebih. Penyidik menyimpulkan: “Pada 29 Mei 2006 telah terjadi semburan lumpur yang berada di + 200 m dari lokasi pemboran sumur Banjar Panji 1 di Ds. Reno Kenongo, Kec. Porong, Kab. Sidoarjo yang diduga akibat dari kesalahan dalam penanganan Lost dan Kick yang menimbulkan tekanan melebihi kemampuan casing shoe sehingga menyebabkan retak / pecahnya formasi dibawah casing shoe (kedalaman 3.580 ft) pada kegiatan pemboran sumur Banjar Panji 1 yang dilakukan oleh Lapindo Brantas Inc beserta para subkontraktornya yang mengakibatkan terjadinya banjir lumpur dan kerusakan serta pencemaran terhadap lingkungan.” Kesimpulan itu bukan diperoleh dari theoritical proving, tapi fact evidence, sebab diperoleh dari keterangan para saksi pengeboran serta laporan pengeboran harian (daily drilling report). Penyidik mengatakan telah memeriksa ‘saksi kunci’ pelaksana pengeboran berkat informasi dari aktivis jurnalis dan Walhi.

Kepolisian memunyai data tentang tekanan selama pengeboran – sebagaimana juga dikatakan Prof. Rudi Rubiandini, ahli perminyakan Institut Teknologi Bandung (ITB) (Kompas, 23/1/2008) – hal mana data tersebut juga merupakan salah satu alat bukti fakta (fact evidence). Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga punya surat dari Dinas Survei & Pemboran BP Migas yang dilampiri penjelasan tertulis dari Edi Sutriono (Senior Drilling Manager PT Energy Mega Persada, Tbk) yang menjelaskan bahwa proses pencabutan pipa dan mata bor dari kedalaman 7.415 kaki pada tanggal 28 Mei 2006 pagi telah menyebabkan well kick yang terlambat diantisipasi. Kick baru diidentifikasi pada kedalaman 4.241 kaki. Langkah penanganan dilakukan dengan menutup sumur dengan BOP (blow out preventer) dan selanjutnya membunuh kick dengan metode volumetric.

Silang pendapat

Pendapat hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Selatan serta Kapolda Jawa Timur berbeda dengan hasil audit BPK yang dilaporkan 29 Mei 2007. Itu sekaligus menunjukkan adanya silang pendapat antarpengurus negara, meski BPK dalam laporan auditnya implisit menghormati proses hukum. BPK melaksanakan wewenangnya menurut UU No. 15/2006, dalam rangka audit kinerja dan pemeriksaan untuk tujuan tertentu (pasal 6 ayat 3). (Hasil audit dapat dilihat dari www.bpk.go.id). Berkaitan dengan proses eksplorasi di sumur BJP-1 tersebut diantaranya BPK menjelaskan fakta bahwa laporan harian pemboran (daily drilling report) menunjukkan bahwa terjadi keterlambatan pekerjaan pemboran karena kerusakan dan perbaikan peralatan pemboran. Total hari perbaikan peralatan pemboran mencapai 667,9 jam atau kurang lebih 27 hari yang disebabkan suku cadang yang tersedia tidak memadai. Selain peralatan pemboran yang sering rusak, PT MCN (kontraktor pengeboran yang ditunjuk Lapindo) juga diduga menggunakan beberapa peralatan bekas, atau peralatan yang tidak memenuhi standar kualitas. Terjadi praktik kanibalisasi dan penggunaan suku cadang yang tidak asli antar mesin dan mud pump. PT MCN maupun subkontraktor penyedia drilling rig disimpulkan tidak memiliki kesiapan, peralatan dan personil yang memadai dalam melaksanakan pekerjaan pemboran Sumur BJP-1.

BPK juga menemukan dokumen Berita Acara Penanggulangan Kejadian Semburan Lumpur di sekitar lokasi Sumur BJP-1 tanggal 8 Juni 2006 yang ditandatangani oleh Lapindo dan BP Migas menyebutkan, BP Migas maupun Lapindo sepakat bahwa semburan tersebut sebagai akibat dari underground blowout. Sumber semburan diduga berasal dari 2 (dua) zona yang berbeda yaitu Formasi Shallow G-10 (overpressure zone) dan formasi Kujung (formasi batuan gamping) yang telah tertembus saat operasi pemboran berlangsung dan mengalir ke permukaan melalui zona patahan yang telah ada. Laporan final Loss Adjuster Matthews Daniel tanggal 5 Desember 2006 menyimpulkan bahwa semburan lumpur yang berkelanjutan merupakan hasil dari keluarnya cairan yang berasal dari Sumur BJP-1 dimana cairan tersebut berpindah ke permukaan melalui formasi geologis (rekahan).

Alat bukti faktual (fact evidence) kasus semburan lumpur Lapindo (yang diperoleh dari dokumen dan para saksi pihak Lapindo sendiri) membuktikan adanya kesalahan dalam proses eksplorasi yang mengakibatkan semburan. Alat bukti tersebut diperoleh dari factual proving, bukan sekedar theoritical proving. Sedangkan pendapat para ahli yang menghubungkan semburan lumpur Lapindo dengan gempa Jogja atau pergeseran lempeng bumi, hanya bersifat hipotesis (belum mengarah pada kebenaran teori), tidak berdasarkan factual evidence. Para ahli yang ‘membela Lapindo’ itu mengabaikan fakta adanya kesalahan dalam proses eksplorasi. Logikanya sederhana: ahli geologi disuruh menjelaskan ‘kesalahan eksplorasi’ terang tidak bisa. Ahli pengeboran perminyakan juga tak akan tahu apakah penyebab semburan lumpur itu gempa atau bukan. Tapi para tenaga pelaksana pengeboran Lapindo mengetahui dan mengalami sendiri apa yang telah terjadi dalam eksplorasi di sumur BJP-1 tersebut. Penyidik Polda Jawa Timur dan pemeriksa dari BPK telah meminta keterangan mereka beserta data-data proses pengeborannya. Apa lagi yang kurang?

Tapi mengapa penegak hukum kita begitu? Tampaknya ada indikasi politis yang menggiring hukum untuk ditenggelamkan ke dalam lumpur. Itu tak beda jauh dalam preseden kasus perusakan hutan oleh Adelin Lis dan Sukanto Tanoto, pencemaran/perusakan Buyat oleh Newmont, pencemaran/perusakan Papua oleh Freeport, dan lain-lain, di mana hukum kita patuh kepada oligarki, tidak berani memihak keadilan dan rabun menatap kebenaran. Ini negara hukum semu. (*)